PONOROGO – Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menghadiri pertemuan petugas Kecamatan Ponorogo Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Balai Kelurahan Tonatan, Jumat (14/10/2022). Ia didampingi Kepala BPS Ponorogo, Siswi Harini; Camat Ponorogo; Lurah Tonata, dan jajaran Forkopimca.

Seperti diketahui, Program Pendataan Awal Regsosek 2022 merupakan program yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing. Program tersebut merupakan sistem basis data penduduk yang mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wabup Lisdyarita, adanya Regsosek ini sangat membantu dan sejalan dengan salah satu program Sugiri-Lisdyarita, yaitu mendata penduduk dari tingkat bawah (RT). Kondisi ekonomi maupun kesejahteraan warga akan benar-benar terorganisir dengan baik sesuai kondisi di lapangan.

“Kita tidak punya data yang benar-benar sampai ke bawah. Dengan adanya Regsosek ini semoga bisa mendapatkan data yang real di lapangan. Sehingga bisa membantu masyarakat menuju kesejahteraan,” tutur Bunda Rita, sapaan akrabnya.

Di hadapan 125 petugas pendataan awal Regsosek se-Kecamatan Ponorogo, Bunda Rita juga memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka.

“Semoga semuanya lancar, sukses, semangat menghadapi masyarakat dengan bermacam-macam sifat,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala BPS Ponorogo, Siswi Harini, mengungkapkan, pendataan awal Regsosek 2022 akan diselenggarakan mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022. Kegiatan itu melibatkan 1000 lebih petugas se-Kabupaten Ponorogo dari masing-masing desa/kelurahan yang akan mendata wilayahnya tersebut.

“Kehadiran Bunda Rita menjadi support yang luar biasa bagi kami semua,” puji Siswi.

Lebih lanjut, Siswi menyampaikan, jika pendataan awal Regsosek ini merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo yang baru disampaikan pada Agustus lalu. Data yang digunakan pun untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Petugas akan mendatangi ketua RT, melakukan verifikasi yang miskin mana, lalu mendatangi warga door to door untuk diwawancara. Setelah itu ditagging (ditandai) rumahnya dengan aplikasi, yang keluarga miskin rumahnya difoto,” papar Siswi. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS