JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya sudah mempunyai mekanisme dan aturan dalam menentukan siapa kader terbaik yang akan ditunjuk menjadi Ketua DPR apabila pada saatnya PDIP ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Menurut Hasto, yang utama bagi PDIP adalah justru memastikan bagaimana sistem yang akan diwujudkan oleh partai itu ketika memimpin, agar Parlemen lebih berguna dan efektif melaksanakan tugasnya.

Kata Hasto, sesuai UU nomor 2/2018 tentang MD3, ditetapkan bahwa pemenang pileg akan mendapatkan jatah pimpinan. Pemenang pertama mendapat jabatan Ketua DPR, sementara pimpinan DPR lain diisi parpol lain di urutan berikutnya.

Sejauh ini, hasil hitung cepat dan perhitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan PDI Perjuangan di tempat teratas.

“Ini kami syukuri. Karena dari sinilah PDI Perjuangan bisa berperan lebih di dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif,” kata Hasto, Rabu (15/5/2019).

Dalam konteks itu, jelas Hasto, yang pertama kali dipikirkan PDI Perjuangan adalah bagaimana DPR RI ke depan. DPR RI sebagai mitra pemerintah, bisa melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan pemerintahan, dan fungsi representasi.

PDIP menyasar DPR ke depan, tambah dia, juga harus bisa membalik semua kritik yang selama ini dialamatkan terhadap DPR. Dari soal kedisiplinan, produktivitas kerja, hubungan baik dengan lembaga negara lainnya, hingga membenahi sekretariat jenderal DPR RI.

“Maka itu, tentu kita tidak hanya berbicara figur, tapi kita berbicara tentang bagaimana DPR ke depan, agar dalam menjalankan fungsi pokoknya dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Terkait siapa kader yang akan duduk menjadi Ketua DPR, lanjut Hasto, partainya memiliki mekanisme dalam penentuan keputusan. Pihaknya tentu akan membahasnya dengan sangat serius demi memastikan DPR RI ke depan bisa menjadi counterpart yang produktif terhadap lemaga pemerintahan yang ada.

Prinsipnya, PDIP akan menempatkan kader partai yang memiliki kualifikasi untuk menjawab berbagai tantangan tantangan ke depan. Lalu mempunyai pengalaman yang luas di Parlemen karena tak mungkin pimpinan DPR dijabat orang yang belum berpengalaman di DPR RI.

Tentunya, sosok yang akan ditempatkan adalah yang sudah teruji kepemimpinannya di internal partai, sekaligus punya kemampuan merangkul. Poin terakhir ini, sebutnya, penting karena pemerintahan Jokowi periode kedua ingin meninggalkan legacy besar bagi bangsa Indonesia sehingga dukungan penuh DPR sangat dibutuhkan.

“Nah, dari mekanisme internal partai siapa yang akan menjadi ketua DPR, sesuai dengan AD/ART, partai memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum untuk menetapkan itu,” kata Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS