JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengecam keras aksi pemukulan dan pengeroyokan kader PDIP, yang diduga dilakukan oleh beberapa orang anggota sebuah organisasi massa (ormas) di Jakarta.

Kata Hasto, Indonesia adalah negara hukum, di mana aksi kekerasan dan main hakim sendiri sama sekali tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, tindakan kekerasan itu tidak manusiawi dan merusak peradaban.

“Terlebih jika kekerasan itu masih ada hubungannya dengan agenda pemilihan gubernur yang sekarang sedang berlangsung. Pengeroyokan itu merusak demokrasi, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran manapun,” kata Hasto, Sabtu (7/1/2017).

Dia menyebutkan, belakangan ini kekerasan, baik verbal maupun fisik seolah menjadi budaya baru. Mereka sama sekali tidak berkepribadian Indonesia yang dikenal santun dan toleran.

“Ini gejala yang membuat kita cemas dan harus benar-benar kita waspadai,” tegasnya.

Selain penganiayaan kader tersebut, Hasto juga menyoroti aksi-aksi melanggar hukum lain, seperti penghadangan kegiatan blusukan Ahok beberapa hari lalu. Dia juga berharap pimpinan ormas yang anggotanya melakukan penghadangan, bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya di lapangan.

Hasto meminta aparat keamanan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pengeroyokan dan penghadangan kegiatan calon gubernur petahana itu diproses secara hukum. Itu juga dilakukan sesegera mungkin agar tidak terulang di masa depan.

Demikian halnya KPU dan Bawaslu, Hasto minta tidak boleh berdiam diri. Jika pimpinan ormas tidak melakukan langkah-langkah konkret meredam aksi sepihak anggotanya dan kepolisian tidak bertindak sesuai kewenangannya, Hasto khawatir itu akan memancing reaksi dari kelompok lain.

Meski demikian Hasto menyerukan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk memercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak Kepolisian. “Kami percayakan kepada proses hukum, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan,” tukas dia.

Dinyatakan Hasto, sebagai Partai yang solid, PDIP tidak pernah takut. PDI Perjuangan memiliki kekuatan dari Sabang sampai Merauke.

Namun, tambah Hasto, PDI Perjuangan tetap taat hukum. Untuk itulah dia minta seluruh Kader harus menahan diri dan menjaga peradaban demokrasi yang baik.

“Tunjukkan bahwa kita warga begara yang beradab dan taat hukum. Kita berikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menegakkan kebenaran hukun di atas prinsip keadilan dan negara tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri,” bebernya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS