JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang menyikapi banyaknya keluhan terkait berubahnya nilai jual objek pajak (NJOP), Senin (3/3/2025).

“Agenda kami membahas perubahan NJOP. Di mana perubahan tadi berdampak pada perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar,” papar Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto.

Dikatakannya, banyak desa yang satu peta atau satu zonasi, tapi memiliki hitungan NJOP yang berbeda.

Perlu diketahui, sistem zonasi sendiri sudah digunakan untuk pendataan PBB P2 sejak tahun 2024 lalu. Sehingga, satu wilayah dengan zonasi yang sama maka seharusnya pajak yang dikenakan juga sama.

”Keluhan masyarakat itu dalam satu petak atau persil, terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Di mana satu bidang membayar hingga 256 ribu rupiah, tapi yang satu lagi membayar 60 ribu rupiah,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terulang, Totok memastikan bahwa Bapenda Jombang telah melakukan perhitungan ulang di tahun 2024.

“Jadi kesalahan disebabkan oleh appraisal saat perhitungan di tahun 2022 lalu. Untuk membenahi hal ini, tahun 2024 kemarin Bapenda Jombang sudah melakukan perhitungan ulang terbaru,” terangnya.

Perubahan pendataan yang dilakukan oleh Bapenda itu, nilainya baru akan direalisasikan pada tahun 2026.

“Perubahan hasil perhitungan terbaru nanti bakal terjadi tahun 2026. Maka selama jeda tersebut apabila masih ada yang merasa dirugikan, bisa melakukan pembenahan secara mandiri ke Kantor Bependa Jombang,” ujarnya.

Nantinya, masyarakat bakal diajak duduk bersama untuk melihat kondisi bidang. Apakah memang terjadi kesalahan perhitungan, atau justru ada faktor penyebab lain.

“Nanti masyarakat bakal diajak duduk bersama untuk menyaksikan hasil citra satelit. Apakah memang ada kesalahan hitung, atau justru penyebab perubahan diakibatkan majunya pembangunan di kawasan tersebut,” pungkas Totok. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS