JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menyambut baik langkah pemerintah menetapkan kebijakan baru yang memberi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan.

Kebijakan baru yang sudah diteken Presiden Prabowo itu, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan kredit piutang macet bagi UMKM di sektor-sektor tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu membantu UMKM terdampak untuk bangkit kembali dan menjadi lebih produktif.

Novita Hardini mengatakan, penghapusan utang ini akan mendorong pertumbuhan UMKM yang selama ini terbebani utang macet.

“Kebijakan ini menjadi langkah awal yang positif, terutama bagi UMKM di sektor-sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dengan adanya penghapusan utang, UMKM dapat meningkatkan produksi tanpa harus terbebani angsuran utang,” ujar Novita, dalam keterangannya kepada media ini, Kamis (7/11/2024).

Namun, Novita juga mengingatkan bahwa ada potensi tantangan, seperti risiko bantuan tidak tepat sasaran.

“Penting bagi pemerintah untuk mengawasi program ini agar tidak terjadi penyimpangan. UMKM yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, dan kita harus pastikan bantuan ini tidak membuat pelaku UMKM kurang bertanggung jawab dalam manajemen keuangannya,” katanya.

Legislator DPR perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu menyarankan agar pemerintah segera mengomunikasikan kriteria penghapusan utang ini secara jelas, dengan melibatkan kementerian, lembaga guna memastikan program ini berjalan tepat sasaran.

“Lebih dari itu, pemerintah perlu membuat kebijakan berkelanjutan untuk pemberdayaan dan permodalan UMKM agar mereka dapat terus berkembang,” harap Novita.

Kebijakan berkelanjutan itu misal dengan adanya Dana Abadi UMKM yang dapat berfungsi sebagai sumber permodalan dengan bunga rendah, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

“Dana Abadi UMKM tidak hanya akan menjadi solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN, tetapi juga dapat menjadi sumber pendanaan mandiri yang mendorong digitalisasi dan peningkatan UMKM secara berkelanjutan,” jelas Novita.

Istri calon bupati Trenggalek petahana, Mochamad Nur Arifin itu meyakini bahwa Dana Abadi UMKM akan memperkuat potensi ekonomi daerah yang dihasilkan dari pertumbuhan UMKM.

“Jika UMKM berkembang, potensi ekonomi daerah pun akan meningkat. Maka, memberikan solusi berkelanjutan melalui Dana Abadi UMKM sangat penting dan akan menjadi konsentrasi saya di bidang UMKM melalui Komisi VII DPR RI,” paparnya.

Dengan adanya kebijakan ini, Novita berharap perekonomian di berbagai daerah dapat bertumbuh lebih stabil dan berkesinambungan, sehingga UMKM di Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS