JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menyebut aksi kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando tidak berperikemanusiaan. Said minta Polri memproses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan tersebut.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, negara tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi.

“Saya juga minta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap massa yang membonceng aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional,” tandas Said di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Dia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin undang-undang (UU). Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Politisi asal Sumenep, Madura ini menyatakan, aksi mahasiswa pada 11 April 2022 yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai. Aspirasi ini sesungguhnya sejalan dengan sikap politik PDI Perjuangan.

Bahkan berkali-kali Ketua Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.

Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga.

Jika berpijak pada sikap ini, jelas Said, sesungguhnya tuntutan mahasiswa pada aksi 11 April 2022 telah terpenuhi.

“Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteksnya isi dan normanya UU,” ujarnya.

Namun, politisi senior PDI Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi.

Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa. “Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa,” beber Said.

Seyogianya, lanjut Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa.

Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok-kelompok di luar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS