Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Ia juga mendorong pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan memperkuat komunikasi publik agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan.

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak terlibat dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang belakangan berlangsung di sejumlah daerah. Di saat yang sama, ia meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik serta memperkuat komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Said menyusul berkembangnya berbagai spekulasi yang mengaitkan PDI Perjuangan dengan aksi demonstrasi yang digelar sejumlah kelompok mahasiswa.

Menurut Said, sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, partai selalu menghormati independensi gerakan mahasiswa dan mendukung hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Dipastikan, PDI Perjuangan sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum tidak ada keterlibatan sama sekali dalam berbagai demonstrasi, baik yang lalu maupun aksi adik-adik mahasiswa baru-baru ini. Baik itu sebagai kader maupun sebagai anggota,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Said menegaskan mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki pemikiran mandiri dan tidak dapat diposisikan sebagai kelompok yang bisa diarahkan atau dimobilisasi oleh kepentingan politik tertentu.

Karena itu, ia menilai berbagai tudingan yang mengaitkan aksi mahasiswa dengan instruksi partai politik tidak memiliki dasar yang kuat.

“Mengorganisasi atau mengarahkan mahasiswa untuk berdemo itu di luar jangkauan kami. Lagipula, mahasiswa adalah kelompok intelektual yang memiliki pemikiran mandiri dan tidak bisa diperintah-perintah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kehadiran sejumlah tokoh di sekitar lokasi aksi tidak serta-merta ditafsirkan sebagai bentuk mobilisasi politik.

Menurutnya, hubungan personal maupun kekeluargaan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan gerakan mahasiswa dengan lembaga atau partai politik tertentu.

Di sisi lain, Said menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus diterima secara terbuka.

Ia berpandangan pemerintah pada dasarnya telah memberikan respons terhadap sejumlah kritik yang berkembang di masyarakat. Namun, tantangan yang masih muncul adalah bagaimana respons tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada publik.

“Pada dasarnya, pemerintah sudah merespons, cuma tidak tahu siapa yang mengomunikasikan ini ke publik. Pembacaan saya seperti itu,” katanya.

Karena itu, PDI Perjuangan mengimbau pemerintah agar lebih arif dan terbuka dalam menyikapi berbagai masukan dari masyarakat.

Menurut Said, pemerintah perlu menjadi pendengar yang baik sehingga aspirasi yang berkembang tidak hanya didengar, tetapi juga diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan rakyat.

“Pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu. Dan penting bagi pemerintah menjadi pendengar yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa seharusnya menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan kebijakan publik.

“Kemudian diserap apa yang dimau oleh adik-adik mahasiswa, kemudian diaktualisasi dalam berbagai kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Said mengakui masih terdapat sejumlah kebijakan yang memerlukan perbaikan, termasuk dalam aspek tata kelola program pemerintah. Namun demikian, ia melihat pemerintah telah mulai melakukan langkah-langkah pembenahan melalui evaluasi dan konsolidasi internal.

Menurutnya, ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

“Siapa pun yang berdemonstrasi, sepanjang dilakukan secara damai dan menyampaikan aspirasi dengan baik, itu adalah hak yang dijamin konstitusi dan harus dihormati,” tegasnya.

Ia berharap perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik dapat menjadi energi positif untuk memperbaiki kualitas kebijakan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS