SUMENEP – Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat Indonesia untuk memahami literasi keuangan. Menurutnya, masih banyak dari masyarakat, terutama para pelaku UMKM, yang belum berhubungan dengan perbankan.

“Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, semua elemen pada dasarnya, punya kemampuan yang sama. Punya kewajiban yang sama untuk terus mensosialisasikan literasi keuangan,” ujar Said Abdullah pada acara Webinar Literasi Keuangan yang diselenggarakan STKIP PGRI Sumenep, Sabtu (10/10/2020).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menguraikan bahwa ada 64,19 Juta UMKM. Menurutnya, 40 juta sudah bersentuhan dengan lembaga perbankan, dan 20 juta masuk dalam kelembagaan pemerintah.

Baca juga: Sayangkan Mis-informasi UU Ciptaker, Said Abdullah: Stop Penyebaran Hoaks!

Lalu, sebanyak 4,19 juta tidak bersentuhan dengan perbankan, tidak bersentuhan dengan kelembagaan pemerintah, dan sama sekali buta terhadap literasi keuangan.

“Itu belum menyentuh pada aras masyarakat terbawah kita. Pada 40 persen masyarakat terbawah kita. Yang miskin ekstrem, yang rentan miskin, dan lain sebagainya. Karena itu, saya mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi literasi keuangan,” jelas legislator DPR dari Dapil Madura ini.

Ketua Bidang Ekonomi DPP PDI Perjuangan ini juga menceritakan kesigapan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandem Covid-19. Terutama soal perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat kecil.

“Dari situ juga pemerintah masuk agar masyarakat kita membiasakan diri bersentuhan dengan perbankan kita. Oleh karenanya, baik dalam BLT, PKH, kartu sembako, maupun bantuan sosial produktif, itu memang lewat perbankan,” ujarnya.,

Ketua STIKP Sumenep Dr. Asmoni, M.Pd., dalam sambutannya di webinar yang terselenggara atas kerjasama OJK, dan Ketua Badan Anggaran DPR RI, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), keyakinan (confidence) konsumen maupun masyarakat mampu mengelola keuangan sebaik-baiknya.

“Sosialisasi Literasi Keuangan ini dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi karena jumlah produktivitas, jasa, maupun social ekonomi di tengah pandemi Covid-19, yang berdampak betul terhadap kondisi perekonomian kita,” beber Asmoni.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada MH Said Abdullah dan para narasumber dari OJK, serta para peserta webinar.

“Kehadiran Bapak MH Said Abdullah dan Bapak Mulyanto, selaku Direktur Pengawasan LJK 2 dan Managemen Strategis OJK dan BI ini menjadi penting, dan momen yang baik untuk memberikan edukasi dalam sosialisasi literasi keuangan ini pada kita semua, baik sebagai pendidik, calon pendidik, maupun warga masyarakat,” urainya.

Pada webinar yang diikuti oleh berbagai kalangan itu, MH Said Abdullah juga menyerahkan bantuan pada STKIP PGRI Sumenep. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS