SURABAYA – Pemkot Surabaya bersama DPRD menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dokumen RPJMD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta panitia khusus yang telah membahas Raperda RPJMD ini.

Dia memahami koreksi, saran, dan masukan selama pembahasan, yang menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjadikan Kota Pahlawan lebih baik dan maju.

Selanjutnya, raperda beserta lampiran yang telah disepakati bersama ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eri Cahyadi menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 memiliki visi besar untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dunia dalam lima tahun ke depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa proyek strategis dan peningkatan layanan masyarakat akan menjadi fokus utama Pemkot Surabaya.

“Dalam RPJMD ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses masyarakat,” kata Eri Cahyadi.

Dia juga menyebut pembangunan dan pengembangan sistem transportasi umum massal juga akan menjadi prioritas untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga.

Menurutnya, dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota dunia harus didukung dengan fasilitas tranportasi yang memadai.

“Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) juga akan menjadi Fokus kami. Pada sektor pendidikan dan kesehatan akan terus dikejar hingga tahun 2030, termasuk peningkatan lama sekolah,” imbuhnya.

Eri menegaskan pembangunan Surabaya sebagai kota dunia tidak akan dilakukan pemerintah sendiri. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kota-kota dunia yang berhasil itu adalah kegiatan dilakukan bersama dengan seluruh elemen, termasuk masyarakatnya. Bukan berarti ketika ada pergerakan bersama, bantuan bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya bukan berarti pemerintah lepas tangan, tidak,” jelas Eri.

Ketika ada pergerakan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, sebutnya, pertumbuhan IPM dan ekonomi akan jauh lebih cepat.

Menurutnya, inilah esensi dari konsep kota dunia yang diusung dalam RPJMD, di mana pemerintah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak.

“RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran mulai tahun 2026 hingga 2027, dengan sasaran yang telah disepakati hingga tahun 2030,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS