BLITAR – Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Romy Soekarno, menyebut Kabupaten dan Kota Blitar memiliki potensi besar menjadi laboratorium hidup (living laboratory) demokrasi digital nasional.
“Blitar punya potensi besar menjadi living laboratory demokrasi digital nasional,” kata Romy Soekarno, dikutip Sabtu (27/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan Romy saat berbicara pada kegiatan penguatan kelembagaan bertema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat.
Blitar, lanjut Romy, didorong menjadi laboratorium demokrasi digital nasional. “Agar Indonesia 2029 menyongsong pemilu yang lebih modern sesuai perkembangan teknologi. Sebuah lompatan menuju Indonesia 2045 yang berdaulat secara politik dan berintegritas dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Dia menilai proses pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat sejumlah catatan terkait menurunnya indeks demokrasi nasional.
“Kami mendukung komitmen nyata berupa pendidikan pemilih yang membumi, pengawasan transparan, serta inovasi teknologi menuju e-voting berbasis blockchain yang aman, cepat, dan inklusif,” kata Romy.
Legislator DPR RI Dapil Jawa Timur 6 itu menambahkan, pendidikan pemilih berkelanjutan akan difokuskan pada penguatan literasi digital, sehingga masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan menghindari jebakan berita bohong.
Dia menilai pendekatan ini juga harus melibatkan generasi muda, kelompok rentan, hingga komunitas akar rumput agar demokrasi benar-benar inklusif.
“Kami akan membangun mental dan karakter pemilih sebagai roadmap demokrasi digital dari Blitar,” jelasnya.
Upaya yang digagas Romy Soekarno ini sejalan dengan kebutuhan reformasi pemilu yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan menjadikan Blitar sebagai percontohan, diharapkan Indonesia memiliki model yang bisa diterapkan di daerah lain menjelang Pemilu 2029.
Selain mendorong inovasi teknologi, Romy juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan keterlibatan aktif lembaga penyelenggara pemilu.
Dia menilai kombinasi antara teknologi blockchain, pendidikan pemilih, dan transparansi pengawasan akan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan dipercaya rakyat. (arif/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










