JAKARTA — Wali Kota Tri Rismaharini mengimbau warga Kota Surabaya agar tidak datang ke Jakarta pada aksi demonstrasi 2 Desember 2016 mendatang.

“Saya menyarankan, enggak usah ke Jakarta-lah. Untuk apa,” kata Risma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Dia enggan memastikan, bahwa nantinya tak ada warga Surabaya yang ikut aksi tersebut. Namun, pendekatan kepada warga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kami sudah lakukan pendekatan dari kecamatan gandeng sama muspida. Kecamatan ada Koramil, Polsek sudah mendekati warga-warga,” ungkapnya.

Risma juga membantah saat ditanyakan apakah ada agenda serupa di Surabaya. Menurutnya, hingga hari ini belum ada laporan terkait hal tersebut.

“Enggak (ada agenda). Sampai hari ini enggak ada. Belum ada, mudah-mudahan enggak ada,” ucapnya.

Wali kota dari PDI Perjuangan ini menegaskan, dirinya sama sekali tidak menerima surat imbauan dari Polrestabes Surabaya yang meminta Dinas Perhubungan tidak mengeluarkan rekomendasi izin trayek bagi angkutan pembawa peserta aksi demo ke Jakarta.

“Enggak ada katanya surat dikirim ke aku, aku sudah buktikan kan kami pakai elektronik jadi mudah sekali dibuktikannya enggak ada. Sudah saya lihat dari tanggal 21 sampai 25, enggak ada surat masuk itu,” tegasnya.

Risma datang ke DPR untuk memenuhi undangan Panja Penegakan Hukum Komisi III terkait kasus kebakaran pembangunan Pasar Turi. Pemanggilan tersebut guna menindaklanjuti aduan warga ke Komisi III awal 2016 lalu.

Masih terkait rencana aksi demo 2 Desember, Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau pegawai negeri sipil (PNS) di luar Jakarta tidak ke Ibu Kota jika hanya untuk mengikuti aksi.

Menurut Tjahjo, jika PNS ingin ikut serta menjadi bagian dari kegiatan tersebut, maka sedianya dilakukan dilakukan di daerah masing-masing.

“Kalau doa bersama untuk NKRI, untuk keselamatan bangsa dan negara, untuk tetap terjaganya Pancasila dan UUD 1945 dan kemajemukan bangsa, bisa dilakukan doa bersama di daerah masing masing-masing melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah,” kata Tjahjo.

Dia menegaskan, PNS tetap harus memprioritaskan pelayanan terhadap publik yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, jika ingin mengikuti kegiatan tersebut, sedianya mereka tidak menyebab pelayanan terhadap publik menjadi terganggu.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, semua pihak juga tetap harus menjunjung keamanan dan ketertiban bersama. Hal ini demi kesatuan NKRI.

“Kapolri menjaga kamtibmas bersama TNI dan PNS serta elemen-elemen masyarakat lainnya, khususnya ulama, wajib menjaga stabilitas nasional dan stabilitas daerah,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS