Minggu
22 November 2026 | 8 : 36

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Rijanto Minta OPD dan Camat Gercep Tindaklanjuti Evaluasi KPK

pdip jatim 260511 rijanto

Rijanto meminta seluruh OPD dan camat di Blitar bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi tata kelola pemerintahan dari KPK.

BLITAR — Bupati Blitar, Rijanto, menekankan seluruh perangkat daerah dan camat harus bergerak cepat (gercep), responsif, dan terukur dalam menindaklanjuti berbagai catatan hasil pemantauan serta evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan itu disampaikan Rijanto saat memimpin Rapat Staf Perangkat Daerah dan Camat di Ruang Rapat Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, hasil monitoring dan evaluasi dari KPK harus dijadikan momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Monitoring dan evaluasi dari KPK harus dimaknai sebagai bagian dari upaya perbaikan bersama,” ujar Rijanto.

Dalam arahannya, politisi PDI Perjuangan itu minta seluruh jajaran pemerintahan tidak lamban menindaklanjuti berbagai catatan hasil evaluasi.

Ia menilai penguatan sistem pemerintahan yang tertib dan profesional menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

“Ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih tertib, dan semakin profesional,” katanya.

Suasana rapat koordinasi terlihat cukup serius. Para kepala OPD dan camat tampak mengikuti pemaparan sambil mencatat sejumlah poin evaluasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sebelumnya, KPK melalui Divisi Pencegahan Korupsi bersama Inspektorat Kabupaten Blitar melakukan monitoring dan evaluasi lapangan pada 4–5 Mei 2026.

Kegiatan tersebut difokuskan pada verifikasi dan validasi sejumlah program pembangunan serta bantuan pemerintah di beberapa wilayah Kabupaten Blitar.

Beberapa lokasi yang menjadi titik pemantauan antara lain pembangunan gedung perpustakaan, talud pengaman jalan dan drainase Ilik-ilik, program RTLH di Dusun Centong Desa Sawentar, Kelompok Bermain As Salam di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan, hingga kelompok tani penerima hibah kambing di Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo.

Langkah monitoring itu disebut penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Rijanto juga meminta hasil evaluasi KPK dijadikan bahan introspeksi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga kualitas tata kelola dan kedisiplinan administrasi.

“Pemerintahan yang baik harus dibangun dengan pengawasan yang baik pula,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan menjaga komitmen agar setiap program berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Blitar menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan dari KPK.

Sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Cuaca Ekstrem Mengancam Jember, Indi Minta BPBD Antisipasi Pohon Tumbang

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha Wulandari, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ...
KRONIK

Martin Serap Aspriasi, Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa Minim

BONDOWOSO – Kerusakan jalan dan keterbatasan anggaran pembangunan desa menjadi keluhan utama warga Kecamatan ...
KRONIK

Candra Tantang Mahasiswa FISIP Unej Bedah RPJMD, Dorong Gen-Z Kritis terhadap Pembangunan

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menantang mahasiswa membedah dokumen Rencana ...
LEGISLATIF

Warga Buduran Sidoarjo Mengeluh kepada Hari Yulianto; Soal Desil, Layanan PDAM, hingga Minimarket Masuk Kampung

SIDOARJO – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam sesi dialog dan tanya jawab ...
KRONIK

Perkuat Peran Paralegal, Bupati Lukman Komitmen Perluas Akses Bantuan Hukum

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyatakan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap ...
LEGISLATIF

Peserta Serap Aspirasi Amin Thohari Mengaku Hidup Susah dan Terjerat Pinjol

BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar Reses Masa Sidang III ...