GRESIK – Jeda (reses) masa persidangan ke-III DPRD Gresik dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD, Mujid Riduan untuk menyosialisasikan Universal Health Coverage (UHC) atau pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut belum banyak dipahami oleh masyarakat.

“Terkait UHC perlu ada penyelarasan kebijakan terutama di faskes I dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS,” kata Mujid Riduan, Senin (5/12/2022).

Dalam reses yang dilaksanakan di Desa Domas Kecamatan Menganti tersebut, Mujid menyampaikan kebijakan pemerintah terkait UHC belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Apalagi, banyak anggapan, program tersebut hanya untuk rumah sakit milik pemerintah.

Padahal, lanjut Mujid, program UHC juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas terdekat. Bahkan bisa melalui beberapa rumah sakit (RS) swasta yang telah direkomendasi oleh pemerintah.

“Masyarakat Gresik bisa berobat gratis hanya berbekal identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Semua biaya ditanggung pemerintah melalui BPJS,” imbuhnya.

Selain membahas kesehatan, Mujid yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gresik tersebut menyoroti pembangunan jalan di wilayah Gresik. Ia menilai perlu peningkatan karena masih ada jalan yang kondisinya rusak.

“Salah satu indikator roda perekonomian berjalan karena infrastruktur jalan yang bagus,” imbuhnya.

Sorotan juga terkait jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Karena, tidak sebanding dengan banyaknya industri yang berdiri di Gresik.

“Kasus pengangguran ini perlu perhatian dari pemerintah. Harus ada inovasi untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Gresik,” pungkasnya. (mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS