SIDOARJO – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Indonesia memastikan mengawal program pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Meski begitu, daya kritis yang menjadi ciri organisasi ini tak serta merta ditanggalkan.
Ketua Bidang Penggalangan Tani Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Sidik Suhada, dalam materi yang disampaikannya pada acara seminar peran pemuda dalam pelaksanaan UU no 16/2014 tentang Desa di Sidoarjo, Sabtu (7/2/2015), menegaskan, mindset para aktivisis Repdem harus berubah lantaran PDI Perjuangan saat sekarang telah menjadi partai pendukung pemerintah. Apalagi Repdem tercatat sebagai salah satu organisasi sayap partai tersebut.
“Itu konsekuensi logis karena PDI Perjuangan berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Tapi nalar kritis tetap harus digunakan. Jika ada kebijakan yang nyata-nyata menyimpang dari trisakti Bung Karno, tentu harus ditolak,” tegas Sidik Suhada.
Dalam konteks program membangun Indonesia dengan memperkuat pembangunan desa seperti tertuang dalam Nawacita Jokowi, lanjut Sidik, aktivis Repdem dituntut untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat desa.
“Mesti mendampingi. Tapi jika ada hak rakyat yang terampas dalam proses itu, kader-kader Repdem harus menjadi bagian dari perjuangan rakyat itu sendiri. Bukan sekadar menjadi pendamping,” tandasnya.
Narasumber lainnya, Agatha Retnosari dari Komisi E DPRD Jatim berharap, kader Repdem bisa memotret secara tepat potensi yang ada di tiap-tiap desa. “Sehingga kader-kader Repdem mampu memberikan kontribusi yang solutif dalam pembangunan desa,” katanya.
Seminar digelar di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Sidoarjo diikuti puluhan peserta. Menurut Ketua DPC Repdem Sidoarjo, Andre Vigianto, peserta adalah kader-kader Repdem yang tersebar di 12 dari 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo. Sebelumnya, belasan pemuda dilantik DPN Repdem menjadi pengurus DPC Repdem Sidoarjo periode 2015-2020. (her)
