Jumat
09 Oktober 2026 | 6 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ranwal RPJMD Dapat Sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jember

pdip-jatim-250414-ranwal-rpjmd-jember

JEMBER– Rencana awal (Ranwal) pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto.

Pembahasan ranwal RPJMD yang digelar di ruang Banmus, Senin (14/4/2025) itu dinilai banyak kekurangan data dalam penyajiannya dan terkesan dibuat tanpa kontrol.

Beberapa pertanyaan pun diajukan Widarto. Seperti tidak ditemukan adanya dasar hukum digunakannya Perda Kabupaten Jember tentang RTRW.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, jika Perda RTRW saat ini belum diundangkan disarankan agar dicantumkan Perda RTRW sebelumnya.

Tujuannya agar runutan antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dengan dokumen rencana sektoral lainnya selaras dengan RTRW Kabupaten Jember.

Selanjutnya, kepada Dinas Pendapatan Daerah, Widarto menanyakan tabel 2.63 halaman 203 soal proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jember tahun 2026-2030.

Menurutnya, proyeksi PAD di tahun 2026 masih Rp 920.615.117.932.70. Sedangkan dalam APBD tahun 2025 yang sudah disetujui bersama November 2024 saja sudah Rp 1.079.813.560.325,00

“Termasuk tolong dijelaskan yang relatif konkret terkait upaya peningkatan PAD ini. Kalau itu menyangkut ekstensifikasi, bagaimana caranya? Kalau intensifikasi bagaimana cara konkretnya? Karena menurut saya, ke depan kita harus sudah mulai berpikir kemandirian keuangan daerah kita,” kata Widarto.

Harus diakui, lanjutnya, bahwa daerah terus-terusan bergantung pada transfer pusat. Sebab jikalau transfer pusat distop disebabkan pemerintah pusat “marah” ke Kabupaten Jember, dapat dipastikan jalannya pemerintahan akan terhenti.

“Untuk belanja operasional saja tidak cukup PAD kita. Sedangkan kita tahu situasi fiskal pemerintah pusat juga sering tidak menentu dipengaruhi oleh geopolitik dan geoekonomi global juga,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, selain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapped), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dihujani pertanyaan adalah Dinas Pertanian dan Dinas Sosial Kabupaten Jember. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KABAR CABANG

DPC Banyuwangi Tuntaskan Musran dan Musanran, 217 Ranting serta 840 Anak Ranting Terbentuk

BANYUWANGI – DPC PDI Perjuangan Banyuwangi telah menuntaskan pelaksanaan Musyawarah Ranting (Musran) dan Musyawarah ...
LEGISLATIF

Puan di Forum IPU: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Haruslah Adil

Puan Maharani menegaskan di Sidang Umum IPU ke-153 bahwa tata kelola pemerintahan yang baik haruslah adil, ...
LEGISLATIF

Desak PSU Perumahan Vaganza Segera Diserahkan ke Pemkab Malang, DPRD Siap Kawal

MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang mendesak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Vaganza segera ...
SEMENTARA ITU...

Prof Kyungyon Moon Apresiasi Inovasi Bupati Trenggalek, Siapkan Program Pemberdayaan Pemuda

TRENGGALEK – Inovasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapat apresiasi dari Prof. Kyungyon Moon dari Jeonbuk ...
LEGISLATIF

DPRD Banyuwangi Ajukan Raperda Inisiatif Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Dibahas

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang ...
UMKM

Bupati Gresik Perintahkan Dinas Koperasi Tetap Lakukan Pendampingan Pasca-Pelatihan kepada UMKM

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Program Bunda Puspa tidak berhenti pada pelatihan. Para alumni ...