Jumat
05 Juni 2026 | 7 : 38

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Raih Opini WTP Tiga Kali Berturut, Bupati Tulungagung Benahi Bidang Ini

pdip-jatim-211027-maryoto

TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung Maryoto Birowo tidak berpuas diri dengan keberhasilan Kabupaten Tulungagung dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Dia justru akan lebih membenahi bidang infrastruktur setelah mendapat opini WTP tersebut.

“Dari hasil LHP BPK RI tahun anggaran 2021 yang mendapat opini WTP perlu disikapi adanya tindak lanjut dalam pembenahan infrastruktur,” ujar Bupati Maryoto di Tulungagung, Rabu (27/4/2022).

Kader PDI Perjuangan ini menyebut, BPK RI mengharapkan tidak hanya administrasi yang benar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, tetapi juga fisik di lapangan mempunyai kualitas yang sesuai bestek. “Jadi RKS dan DPA-nya harus sesuai,” tandasnya.

Pihaknya juga bakal melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur. Termasuk pula dengan kepala OPD yang mengerjakan infrastruktur tersebut.

“Kami akan bicarakan dengan OPD-OPD itu. Jangan sampai pelaksanaan proyek infrastruktur tidak sesuai bestek. Karena ini akan berkelanjutan,” kata Maryoto.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengapresiasi raihan Kabupaten Tulungagung yang kembali memperoleh opini WTP dalam LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari BPK RI.

Dia pun berharap dengan opini WTP tersebut layanan pada masyarakat akan semakin meningkat. “Tulungagung kembali menerima opini WTP memberi spirit pada kita untuk meningkatkan layanan pada masyarakat,” katanya.

Namun demikian, lanjut pria yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini, meski Kabupaten Tulungagung kembali menerima opini WTP tetapi masih ada yang kurang dirasakan oleh masyarakat. “Ini juga menjadi catatan kami,” tandas Marsono.

Rencananya, pimpinan DPRD Tulungagung akan pula melakukan konsultasi ke BPK RI setelah penerimaan opini WTP tersebut. Konsultasi diharapkan dapat membuat layanan pada publik semakin baik.

“Nanti setelah ke BPK RI harapannya juga untuk transparansi yang lebih baik. Begitu pun dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah: Tata Kelola Akuntabel Harga Mati agar Program MBG Berjalan Efektif

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan sistem tata kelola yang akuntabel merupakan syarat mutlak agar ...
KABAR CABANG

Konten Idul Adha PDIP Kota Blitar Masuk 3 Terbaik, Yudi Meira: Kerja Kolektif yang Mencerminkan Semangat Kerakyatan

BLITAR – DPC PDI Perjuangan Kota Blitar meraih apresiasi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur setelah terpilih ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Jatim Angkat Isu Pemanasan Global dalam Bimtek Legislator se-Indonesia

Fraksi PDI Perjuangan DPRD se-Jawa Timur mengangkat isu pemanasan global dan perubahan iklim dalam Bimtek Fraksi ...
KRONIK

Jalur Sarangan dan Tinap Magetan Butuh Penanganan Segera

MAGETAN – Kondisi infrastruktur dan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah titik strategis Kabupaten Magetan ...
KRONIK

Selama Bulan Juni, Bupati Sumenep Imbau ASN Pakai Peci Hitam

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki di lingkungan ...
LEGISLATIF

Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah, Novita Hardini Soroti 3 Persoalan Fundamental Pariwisata

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan ...