RAPAT pimpinan fraksi dan komisi PDI Perjuangan hari Jumat kemarin, merupakan penegasan kembali instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap kader partai yang ditugaskan di DPR RI: kawal Pemerintahan dan arahkan APBN Perubahan 2015 sesuai nawacita dan visi misi Pilpres. Tak boleh ditawar, harus dipatuhi. Setiap anggota fraksi adalah perpanjangan fraksi, dan fraksi adalah perpanjangan tangan partai. Titik.

Persoalannya sudahkah betul-betul program-program yang diajukan Kementrian dan Lembaga sesuai dengan nawa cita dan visi misi Pilpres?

Di beberapa media online mulai disebarkan opini “KIH ganjal anggaran Pemerintah Jokowi”. Benarkah?

Nawacita yg detil ada di visi misi pilpres harusnya jadi politik anggaran Kementrian dan Lembaga juga, bukan hanya jadi cita-cita yang diperjuangkan parlemen. Menteri dan Kepala Badan boleh ganti, tapi silakan dicek berapa Sekjen, eselon 1, 2, dan seterusnya, termasuk bagian perencanaan di Kementrian dan Lembaga yang sudah diretooling. Paling tidak kalaupun tidak ganti orang, sudah berapa Kementrian dan Lembaga yang menyelenggarakan “Revolusi Mental bagi para birokrat” termasuk merevolusi program agar sesuai dengan nawacita dan visi misi Pilpres? Pertemuan persepsi antara Kementrian dan Lembaga dengan parlemen terkait hal tersebut jadi kunci apakah nawa cita dan visi misi Pilpres bisa diwujudkan, atau lagi-lagi hanya goresan di atas kertas yang tak pernah bisa wujudkan kesejahteraan rakyat?

Bicara program bukan sekedar bicara cari uang buat Kementrian dan Lembaga. Menurut saya mulai dari APBN P 2015 ini harus ada kesamaan bangun persepsi: program adalah implementasi dari kebijakan politik, dan anggaran yg dimaksud adalah kebijakan politik anggaran. Yang seperti apa? Yang searah, sejalan dengan nawacita dan visimisi Pilpres.

Misal, bicara kesehatan adalah bicara politik kesehatan.Apa politik kesehatan di nawacita dan visi misi pilpres? Baru kita putuskan programnya, baru kita cari dan putuskan darimana angarannya, namanya politik anggaran kesehatan: 5% minimal di luar gaji pegawai sesuai UU Kesehatan yang jelas tercantum dalam visi misi Pilpres.

Saran saya dari awal alangkah elok jika Bappenas, Kemenkeu dan diturunkan pada program KL diarahkan sesuai dgn upaya pewujudan nawacita dan visi misi pilpres. Dibongkar roadmap hingga program dan alokasi anggaran yg di APBN murni 2015. Sampaikan ke publik, apa perbedaan yang signifikan dari Pemerintah Jokowi dam Pemetintah sebelumnya, per Kementrian dan Lembaga, per Dirjen dan Deputi. Seperti kita ketahui Program dan anggaran yang tertuang di APBN 2015 adalah usulan kebijakan politik Pemerintah SBY.

Jika ada program dari Kementrian dan Lembaga yg diajukan pada masa Pemerintah SBY yang sesuai, senafas dgn percepatan perwujudan nawa cita dan visi misi Pemerintahan Jkw yang dikampanyekan pd saat Pilpres, tak jadi tabu juga bila dilanjutkan. Jika tidak sesuai, maka dalam APBN Perubahan 2015 inilah batu pertama, pondasi Pemerintahan Jokowi JK diletakkan sesuai dgn nawacita dan visi misi Pilpres.

APBN Perubahan 2015 tak boleh hanya diartikan “mencari dana tambahan baru” untuk biayai program Pemerintah Jokowi JK, APBN Perubahan tak boleh jadi “target bancakan baru” Hemat saya APBN Perubahan adalah momen penting untuk “membongkar mental anggaran pada APBN murni 2015”. Bukan sekedar prioritaskan pada tambahan anggaran, tapi seyogyanya juga merevisi program dan anggaran yang ada di APBN 2015. Pilah dan putuskan mana yang harus dilanjutkan, dikurangi, dihapuskan, direalokasi atau ditambah pada APBN Perubahan 2015.

Nawacita dan visi misi Pilpres tak boleh sekedar dijadikan “pengantar” oleh Kementrian dan Lembaga.

Nawacita dan visi misi Pilpres harus jadi jiwa dari program Kementrian dan Lembaga Pemerintah Jokowi. Tentu tak baik jika akhirnya ada yang mengarahkan atau menyimpulkan bahwa “APBN Perubahan 2015 Kementrian dan Lembaga Jokowi Rasa Pemerintahan lama” apalagi rasa nano nano, yang ujungnya sekedar lapak bagi para pemburu rente

Ibu Megawati terus mengingatkan kami “kawal Pemerintahan Jokowi-JK, arahkan APBNP 2015 sesuai nawa cita dan visi misi Jokowi JK”

Ibu Megawati tidak pernah instruksikan kami untuk tidak mengawal nawacita dan visi misi Jokowi JK. Kami di parlemen tidak pernah tinggalkan Pemerintahan Jokowi JK. Bukan hanya tidak tinggalkan, tapi sedang berjibaku agar nawacita dan visi misi Pilres Jokowi JK bisa sampai kepada Rakyat.

Jokowi, tidak sendiri

Kami tidak tinggalkan nawacita

Kementrian dan Lembaga (bukan hanya beberapa, tapi semua Kementrian dan Lembaga) jangan tinggalkan nawacita Jokowi.

Jangan kubur nawacita

Jakarta 31 Januari 2015

Rieke Diah Pitaloka

Politisi PDI Perjuangan yang bertugas di DPR RI

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS