BREBES – Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah dan pihak terkait memperjelas peraturan larangan mudik dan konsisten dalam pelaksanaannya. Permintaan itu disampaikan Puan usai meninjau pelaksanaan larangan mudik di tiga provinsi, Minggu (9/5/2021).

“Kami di DPR-RI mendengar suara masyarakat yang meminta agar peraturan-peraturan terkait larangan mudik diperjelas dan konsisten pelaksanaannya di lapangan,” kata Puan, di Tol Pejagan, Jawa Tengah.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, pada hari ini dia sudah meninjau kesiapan petugas di lapangan terkait pelarangan mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung; Pelabuhan Merak, Banten; dan tol Pejagan, Jawa Tengah.

Mengenai penyekatan kendaraan pemudik di Tol Pejagan, Puan berpesan agar petugas tidak terlena dengan laporan penurunan volume kendaraan. Pasalnya, sebelum pelarangan mudik berlaku 6 Mei 2021, sudah banyak masyarakat yang mudik ke kampung halaman.

Selain itu, kata Puan, dia juga menerima laporan bahwa di beberapa titik pemeriksaan terjadi penumpukan yang juga ikut menghambat kegiatan lain selain mudik.

Namun, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu percaya Polri dapat memetakan sumber masalah dan menentukan solusinya. “Jangan sampai kegiatan lain yang non-mudik terhambat karena aturan larangan mudik,” ujarnya.

“Kita semua harus bersabar, mudik tahun ini cukup dilakukan secara digital, silaturahmi secara online. Tahun ini kita tunda mudik untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan kampung halaman kita,” tutur dia.

Sebelumnya, saat meninjau posko penyekatan kendaraan dan kebijakan larangan mudik di Pelabuhan Merak, Banten, Puan juga minta pelarangan mudik tidak mengganggu distribusi logistik untuk masyarakat pada hari raya Idul Fitri.

Puan menyampaikan, pemerintah dan aparat terkait harus berkoordinasi dan bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan larangan mudik. Selain itu, dermaga-dermaga di Banten juga harus tetap disiagakan untuk menunjang distribusi logistik dan hal penting lain yang mendesak.

Angkutan logistik di tengah pandemi khususnya menjelang hari raya Idulfitri seperti ini, menurut Puan merupakan kebutuhan yang amat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

“Saya minta supaya distribusi bahan logistik dan bahan-bahab penting ini tidak ada kendala sama sekali karena itu penting,” kata Puan.

Menurutnya, 10 persen angkutan di Pelabuhan Merak adalah angkutan logistik. Dengan besaran itu, distribusi logistik amat penting bagi berjalannya roda perekonomian baik di Jawa maupun Sumatera.

Agar tidak ada kendala dalam pendistribusian logistik. Dia minta agar dermaga-dermaga disiapkan khusus untuk angkutan logistik yang tidak dilarang melakukan perjalanan saat situasi larangan mudik.

Puan sangat berharap kebijakan larangan mudik dipahami masyarakat dan dipatuhi demi mencegah lonjakan kasus penularan Covid-19. Kepada pemerintah dan aparatur terkait, Puan menegaskan, penyekatan pemudik di Banten juga harus dilakukan berlapis untuk menghindari penumpukan.

“Penerapan kebijakan jangan membingungkan masyarakat. Tegas tapi humanis. Tahun ini jangan mudik dulu, sama-sama kita jaga diri, keluarga, lingkungan,” ungkap cucu Presiden pertama RI Soekarno tersebut.

Puan juga meminta pemerintah daerah melakukan tracing, tes, dan isolasi, jika menemukan masyarakat yang lebih awal pulang ke kampung halamannya atau sebelum larangan mudik dilaksanakan pada 6 Mei 2021.

“Pemerintah daerah harus turut memperhatikan, dan Banten banyak wisata laut, ini harus diperhatikan penegakan protokol kesehatannya,” ujar Puan.

Dalam Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Merak, dan Tol Pejagan, Puan didampingi pejabat negara lainnya, seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri PU dan PR Basuki Hadimuljono, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS