JAKARTA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berpendapat, larangan meninggalkan Jakarta bagi para menteri sebagai hal lumrah.

“Menurut saya, itu biasa presiden kemudian memerintahkan semua menterinya untuk standby di Jakarta, melakukan tugas-tugasnya yang ada di Jakarta,” ujar Puan, Senin (25/7/2016).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, bukan hanya kali ini Jokowi melarang para menterinya pergi. Namun sudah berapa kali dilakukan.

“Sekarang akan dilakukan sidang kabinet paripurna dan diminta semua menteri hadir dan itu biasa saja,” kata Puan.

Saat wartawan menanyakan apakah larangan tersebut terkait reshuffle kabinet, Puan mengaku tidak tahu. Dia menegaskan, perombakan kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan kabar Presiden Joko Widodo melarang seluruh menterinya meninggalkan ibukota selama 25 hingga 29 Juli 2016. Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden Jokowi akan menggelar rapat kabinet paripurna, di mana seluruh menteri dan pimpinan lembaga wajib hadir.

Berikut pesan yang dikirim Mensesneg Pratikno kepada para menteri:

Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Pratikno

Terkait larangan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga kader PDI Perjuangan telah membatalkan beberapa agenda kerja ke luar kota. Dalam sepekan ini, Yasonna akan berada di Jakarta.

“Ya kita kerja di dalam kota aja,” kata Yasonna.

Dia mengaku tidak mengetahui jika pelarangan tersebut ditujukan terkait dengan reshuffle kabinet. Kata Yasonna, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. (goek)