Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PLN transparan menjelaskan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa serta segera memitigasi dampaknya terhadap UMKM, industri, rumah sakit, dan pelayanan publik.

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) segera memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sekaligus membuka secara transparan penyebab gangguan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Menurut Puan, pemadaman listrik yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan karena terjadi berulang dan berdurasi cukup panjang.

“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Puan, Selasa (23/6/2026).

Puan menilai gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga memengaruhi sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik yang bergantung pada ketersediaan listrik dan jaringan internet yang stabil.

Karena itu, ia meminta PLN tidak hanya fokus pada percepatan pemulihan sistem kelistrikan, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar persoalan yang menyebabkan pemadaman terjadi.

“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat harus diketahui secara transparan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, PLN telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa. Perseroan menjelaskan gangguan pasokan batu bara berkalori menengah serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik independent power producer (IPP) menjadi faktor yang memengaruhi pasokan listrik.

PLN juga menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir secara bertahap dapat dikurangi.

Puan mengapresiasi langkah cepat PLN dan para petugas lapangan yang bekerja memulihkan sistem kelistrikan nasional. Namun, menurutnya, proses pemulihan harus dibarengi langkah mitigasi bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak.

“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menyoroti banyaknya laporan mengenai kerugian yang dialami pelaku usaha kecil akibat pemadaman listrik, mulai dari pedagang makanan dan minuman, usaha rumahan, hingga pekerja yang mengandalkan koneksi internet untuk bekerja.

Menurut Puan, dampak pemadaman listrik tidak bisa dipandang sebatas gangguan penerangan, tetapi telah menyentuh produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” katanya.

Lebih jauh, Puan menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional dan meningkatkan keandalan pelayanan publik.

“Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” tegasnya.

Ketua DPR RI itu berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat memperoleh jaminan layanan kelistrikan yang andal sebagai bagian dari pelayanan publik yang menjadi hak warga negara. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS