SURABAYA – Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, sepakat mengakhiri penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah tiga kali memperpanjang pelaksanaan kebijakan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 tersebut.

Meski PSBB tidak diperpanjang, ketiga daerah tersebut tetap akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya sudah menyusun draft peraturan wali kota (perwali) terkait penerapan protokol kesehatan pada masa transisi PSBB ini.

Dalam paparannya, Risma menjelaskan kalau ekonomi menjadi alasan bagi Pemkot Surabaya ingin mengakhiri PSBB.

Baca: Baguna PDIP Jatim Sebar Puluhan Ribu Masker ke Pasar-pasar se-Surabaya

“Kegiatan perekonomian harus kembali digerakkan. Kasihan masyarakat yang tidak bisa bekerja, memenuhi kebutuhan hidup mereka,” jelas Risma saat rapat evaluasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Senin (8/6/2020).

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat. Dia tak ingin jika nanti ada pelonggaran justru akan menimbulkan ledakan baru untuk pasien positif Covid-19.

Risma menegaskan, protokol kesehatan itu akan menyasar berbagai sektor agar mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya terputus.

Baca juga: Kedepankan Protokol Kesehatan, PDIP Dukung “New Normal”

“Protokolnya nanti lebih ketat supaya disiplin. Kita belum bebas 100 persen jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat,” tukasnya.

Di antara protokol kesehatan tersebut menyasar gerai di mal termasuk salah satunya restoran.

Menurut Risma, restoran tidak boleh menyediakan bangku panjang untuk pengunjung makan. Selain itu kursi pengunjung juga harus berjarak.

Gerai pakaian pun juga menjadi sasaran, di antaranya penjual pakaian tidak boleh menyediakan ruang coba pakaian dan meniadakan transaksi tunai.

Wali kota yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai Covid-19.

Risma mengakui kalau virus ini memiliki risiko penularan yang cukup tinggi. Jika ada masyarakat yang hingga kini belum terpapar itu artinya yang bersangkutan memiliki imunitas tubuh yang bagus.

“Kembali lagi kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, bagaimana menjaga imunitas tubuh. Semuanya dimulai dari diri sendiri,” tuturnya.

Rapat evaluasi PSBB di Grahadi dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil Elistianto Dardak, Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran, dan Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah.

Selain Risma, hadir juga Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin dan Bupati Gresik Samhari. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS