SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya minta pemerintah kota memberikan sanksi kepada Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur atas keterlambatan proyek jalan underpass (bawah tanah) di Bundaran Satelit Jalan Mayjend Sungkono.

“Harus ada sanksi atau ganti rugi atas tidak adanya kesungguhan dari REI atas proyek underpass,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri pada saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Jumat (3/8/2018).

Mestinya, kata Syaifuddin, Pemerintah Kota Surabaya cepat bertindak atas keterlambatan pembangunan underpass yang molor hingga tiga tahun ini.

Apalagi, tambah dia, perjanjian kerja sama antara REI Jatim selaku koordinator pengembang di wilayah Surabaya Barat dengan Pemkot Surabaya sudah habis dua atau tiga bulan ini.

Legislator dari PDI Perjuangan ini juga kecewa dengan ketidakhadiran REI dalam rapat dengar pendapat kali ini. “Mereka  (REI) sudah minta waktu 10 hari untuk berkoordinasi dengan pengembang di Surabaya Barat dan kami setuju. Setelah lebih dari 10 hari, mereka diundang lagi ternyata tidak datang,” ujarnya.

Meski demikian, dengar pendapat tetap dilanjutkan karena Komisi C mengundang instansi terkait dan beberapa pengembang. Sebagai gantinya, lanjut dia, pihaknya meminta penjelasan dari pengembang soal kontribusi terhadap proyek underpass senilai Rp74 miliar itu.

Dalam rapat tersebut diketahui ada beberapa pengembang di Surabaya Barat yang enggan memberikan kontribusi untuk pembangunan underpass. Selain itu juga terungkap uang kontribusi pembangunan underpass tidak sama.

Meski perjanjian antara REI dengan Pemkot Surabaya terkait pembangunan underpass itu sudah habis, namun menurut Syaifuddin bukan menjadi alasan bagi REI untuk tidak melanjutkan proyek tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD REI Jatim Cristian Djaya sebelumnya mengatakan pihaknya meminta waktu 10 hari  untuk menyelesaikan kelanjutan proyek jalan underpass.

“Kami tidak lepas tangan, hanya saja masih terpengaruh kondisi makro ekonomi, dan salah satunya juga akibat market yang terus bergejolak,” katanya.

Menurut dia, pihaknya belum pernah menyatakan mundur terhadap penuntasan proyek underpass Bundaran Satelit yang telah mencapai progress di atas 30 persen ini.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin dari hasil rapat saat ini, dan kami akan apa adanya, dan sampai sekarang kami tidak pernah mengatakan mundur,” katanya.

Seperti diketahui, proyek underpass Bundaran Satelit Surabaya awalnya didanai oleh para pengembang melalui DPD REI Jawa Timur di sekitar Surabaya Barat khususnya di area Bundaran Satelit dengan investasi Rp74,3 miliar.

Namun ditengah jalan seiring lesunya ekonomi sepanjang 2018, berdampak pada turunnya bisnis para pengembang. Saat ini pengembang mengakui menyerah untuk melanjutkan proyek tersebut padahal sekitar 60 persen dana pengusaha sudah  masuk untuk proyek underpass.

Selama berjalan tiga tahun lamanya, proyek tersebut hanya menampakan jalan overpass yang sudah kelar sedangkan proyek utamanya underpass baru tergarap 30 persen. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS