JAKARTA – Sejumlah profesor menyampaikan dukungannya atas rencana Universitas Pertahanan (Unhan) memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri. Para profesor ini bahkan termasuk yang memberikan rekomendasi agar gelar tersebut diberikan kepada Megawati.

Profesor Mizuno Kosuke, yang adalah emeritus of development studies di Kyoto University Japan, merekomendasikan putri Bung Karno diberi gelar guru besar dalam kepemimpinan strategis.

“Karena ia telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia, dan juga pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan,” ungkap Mizuno, sebagaimana keterangan yang diterima media DPD PDI Perjuangan Jatim ini, Rabu (9/6/2021).

Baca juga:
=> Megawati Bakal Raih Gelar Profesor Kehormatan Unhan, Hasto: Kajiannya Sudah Lama
=> Jumat Depan, Universitas Pertahanan Anugerahi Megawati Gelar Profesor Kehormatan

Menurut pria yang menjadi profesor tamu di Universitas Indonesia dan beberapa kampus terbaik dunia lainnya itu, Megawati adalah wakil presiden wanita pertama Indonesia. Dia juga tercatat menjadi presiden wanita pertama.

Selain itu, Megawati juga memimpin partai politik sejak PDI di tahun 1993, hingga PDI Perjuangan saat ini.

Peran pentingnya juga menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Yang tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat global.

“Dari perspektif ilmu politik, saya percaya pemerintahan dan kepemimpinannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah implementasi nyata dari kepemimpinan politik,” tukas Mizuno.

Yang istimewa, Megawati melalui semuanya dengan baik walau benar-benar ditentang oleh rezim otoriter Soeharto. Sempat diserang dengan pengerahan kekuatan polisi dan tentara di peristiwa 27 Juli 1996, Megawati terbukti tetap menjadi ketua dan melindungi partai dengan segala cara.

“Usahanya sungguh berani dan berarti dalam proses demokratisasi di Indonesia. Usahanya mendapat simpati dan dukungan tidak hanya dari anggota PDI, tetapi juga dari masyarakat di Indonesia. Sungguh dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Presiden Soeharto, dan demokratisasi di Indonesia,” ungkap Mizuno.

Saat menjabat di eksekutif pemerintahan Indonesia, Megawati membangun kelembagaan demokratisasi Indonesia. Dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu adalah sebagian dari lembaga penting yang didirikan selama masa kepresidenannya.

Mizuno juga menilai Megawati mewarisi dan mampu mempertahankan idealisme Soekarno. Terutama rasa hormat dan simpati kepada rakyat jelata.

Simpatinya kepada rakyat jelata diwujudkan dalam berbagai kebijakannya. Lahirlah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Terakhir, sistem jaminan sosial nasional dibentuk pada tahun 2014 sebagai Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Megawati juga berhasil menyampaikan dan mewujudkan gagasan integritas wilayah dan keamanan nasional. Dia menekankan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Beberapa penghargaan doktor kehormatan dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri menjadi bukti pengakuan pemikiran akademik atas keahliannya di bidang Kepemimpinan Strategis, yang juga erat kaitannya dengan bidang Ilmu Pertahanan,” bebernya.

“Ia (Megawati, red) memiliki kharisma yang unik dan kompetensi yang tinggi tidak hanya di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi dalam memimpin Indonesia mengatasi berbagai krisis yang sangat kompleks di tahun-tahun pasca reformasi dan membangun kepercayaan internasional kepada pemerintah Indonesia,” terang Mizuno.

“Indonesia masa kini dicirikan oleh idenya, dan realisasi dan perwujudan idealismenya. Sungguh prestasi dan dedikasinya layak sebagai guru besar terhormat dari Universitas Pertahanan,” tambah dia.

Sementara  itu, Guru Besar Sosiologi di Universitas Indonesia, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, mengatakan dirinya sudah mempelajari peran penting serta kontribusi Megawati. Baik sebagai wakil presiden, presiden, hingga kini sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dari perspektif ilmu sosiologi, saya menilai tata pemerintahan beliau sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan merupakan wujud nyata aplikasi limu Pengetahuan Kepemimpinan Strategik atau Strategic Leadership,” kata Prof. Gumilar.

Megawati dinilainya juga seorang pakar bidang kepemimpinan strategik, yang sangat terkait dengan bidang pertahanan. Selama menjabat, Megawati banyak menerbitkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung tugas-tugas Kementerian Pertahanan dan TNI.

Berbagai ide dan gagasannya tentang pertahanan juga dituangkan dalam berbagai dokumen negara dan sebagian ditulis dalam bentuk buku-buku monograf. Seperti buku yang berjudul “Pembangunan Kedaulatan Pangan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia” dan “Politik Pendidikan Nasional”.

“Kedua buku monograf tersebut menunjukkan pemikiran akademik beliau yang jelas menggunakan perspektif ilmu kepemimpinan berikut aplikasi teori dan kaidah-kaidah parameternya,” kata Gumilar.

Demikian pula artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh Jurnal Pertahanan terindeks SINTA berjudul “The Leadership of President Megawati in the era of Multidimensional Crisis, 2001-2004”. Lalu “Establishment of Pancasila as a Grounding Principles of Our Nation”.

“Kedua artikel tersebut merupakan karya ilmiah yang signifikan atas kepemimpinan beliau di dalam memimpin Indonesia mengatasi berbagai krisis yang sangat kompleks pada tahun-tahun pasca reformasi,” jelasnya.

“Saya menilai kontribusi ilmiah Ibu Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap di Unhan RI bidang keilmuan Kepemimpinan Strategik,” pungkas Gumilar. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS