oleh

Presidensi G20: Menapaki Jalan Surgawi

-Ruang Merah-24 kali dibaca

“Orang bilang tanah kita tanah surga”. Demikian petikan lagu yang sangat melegenda, “Kolam Susu”, karya Koes Plus. Karena kandungan pesona surgawi, maka apa pun krisisnya, Indonesia akan mampu melewatinya. Sejak reformasi 1998 hingga sekarang, Indonesia telah menjalani lima jenis krisis global.

Pertama, sekitar tahun 1998, krisis moneter melanda. Nilai tukar melejit tidak setara membuat harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali. Krisis moneter ini terus menggelinding, bagaikan bola panas, menyasar ke pelosok negeri. Stabilitas nasional terguncang. Hingga menumbangkan rezim Orde Baru di tengah jalan.

Apakah terjangan krisis moneter ini membuat Indonesia bubar? Tentu tidak. Berbagai lapisan masyarakat selalu menemukan katup penyelamat. Katup ini adalah jaringan kehidupan pertetanggaan. Antar tetangga dekat ini saling memasok bahan pokok secara tulus dan sukarela. Skalanya bersifat mikro. Karena bergerak bersamaan, daya tangkalnya relatif efektif mengatasi situasi krisis nasional. Tetangga jauh, di seberang benua, juga memberi uluran tangan. Mereka mengajak Indonesia menjadi anggota G20. Kiprahnya dimulai sekitar tahun 1999. Syukurlah, tahun 2022 ini Indonesia didaulat menjadi Presidensi G20. Kehadiran Indonesia, seuntai negeri kaya ragam budayanya, merias wajah G20 seakan menyala. Pancaran sinarnya bagaikan lentera merah delima alam semesta.

Baca juga: DPD Jatim Gelar Halalbihalal, Diisi Ceramah KH Marzuki Mustamar

Kedua, krisis ekonomi global tahun 2008. Pada masa ini, ada dua peristiwa resesi dunia sedang menerpa Indonesia. Yakni, kebangkrutan organisasi perbankan legendaris di Amerika Serikat, Lehman Brothers, karena kredit macet perumahan (hipotek subprima); dan meroketnya harga minyak dunia hingga menyentuh US$ 147,50 di London serta US$ 147,27 di New York. Peristiwa resesi ekonomi pertama segera diikuti mencuatnya kasus Bank Century di Indonesia. Peristiwa melonjaknya harga minyak dunia berimbas pada kebijakan negara untuk menggerek subsidi energi hingga mencapai 70,5% dari APBN sebelumnya.

Resesi ekonomi global tersebut membuka jalan terjadinya resesi sosial. Di Uni Eropa, mulai dari Yunani, Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, hingga Siprus, paket pengetatan ekonomi terpaksa ditempuh. Keputusan ekonomi krisis ini telah menyulut angka 60% pengangguran di kalangan generasi mudanya. Protes massal anti pengetatan nasional di sana tidak terhindarkan, bahkan ada yang berakhir kerusuhan. Seperti yang terjadi di Yunani dan Inggris.

Di Indonesia, gerakan sosial kolaboratif antara kelas pekerja dan kelas menengah urban mengalir di berbagai daerah. Isu terulangnya gerakan reformasi 1998 jilid kedua yang beredar di media sosial hanya kepanikan temporal. Menko Perekonomian, Budiono, berusaha menenangkan keadaan. “Kita semua mesti berpikir tenang dan jernih. Agar, ekonomi Indonesia bisa pulih, dan bisa menatap ke depan”, ujarnya setengah memohon.   

Baca juga: Pererat Hubungan Pemerintah dan Tokoh Agama, Bupati Fauzi Silaturrahim ke Sejumlah Pondok Pesantren di Sapeken 

Ketiga, krisis ekologis. Data Institute Hijau Indonesia (IHI) menyebut bahwa dari tahun 2004 sampai 2013 sebanyak 194.056 orang terenggut nyawanya dan 6.863.249 orang menjadi pengungsi karena bencana. Abdul Wahid, peneliti Walhi, beranggapan lemahnya perjuangan kelompok wakil rakyat membela kedaulatan ekologis turut andil sebagai penyebab. Di antara mereka, hanya 13% saja yang memiliki integritas dan komitmen penanganan bencana ekologis.

Greenpeace memperkirakan 76%-80% laju deforestasi Indonesia disebabkan tiga hal. Yakni, pembalakan liar, penebangan ilegal, dan pembakaran hutan. Ketika bertepatan perayaan ulang tahun ke-57 Fakultas Kehutanan UGM, tahun 2020 lalu, Handoyo dari Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berbagi keresahan. “Butuh waktu 60 tahun untuk merehabilitasi 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia”.

“Dukungan APBN dan APBD hanya mungkin mampu membantu merehabilitasi 232,250 Ha per tahunnya saja”, sambungnya membuat seisi ruangan sontak termenung.      

Efek gas rumah kaca dan pemanasan global sebagai efek buruk akumulasi industri yang tak ramah masa depan juga tidak kalah menakutkan. Petaka industri di sejumlah negara mega ekonomi membuat iklim tidak stabil dan mencairnya es di Kutub Utara. Air laut meninggi dan mengundang banjir dahsyat datang tidak seperti biasanya. Kekeringan panjang memperparah kelaparan ekstrem di negara miskin. Lima negara diprediksi tenggelam. Yaitu, Kiribati di timur laut Australia, Maladewa, dan tiga negara di selatan Samudera Pasifik (Vanuatu, Tuvalu, dan Pulau Solomon). Jakarta, ibu kota Indonesia, juga ditengarai menambah daftar panjang daerah tenggelam. Madura, sebagian pulau Jawa, dan separuh Sumatera akan mengalami hal serupa.

Baca juga: Kembangkan Usaha Produk Olahan, Humairoh Perjuangan Bangkalan Deklarasi di Ujung Piring

Keempat, pandemi global karena serangan Covid-19. “Virus Wuhan” ini telah menyebabkan sekitar 5 juta orang di dunia meregang nyawa. Hampir tidak ada satu pun negara di dunia terbebas dari amukan badai Covid-19. Berbagai sendi kehidupan publik menjadi lumpuh. Institusi pendidikan tutup. Pasar-pasar tradisional sepi. Kantor dan pusat perbelanjaan modern tidak lagi disesaki para penghuninya.

Protokol kesehatan segera intensif diberlakukan oleh pemerintah kita. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan gerakan vaksinisasi. Di Indonesia, kedua gerakan protokol kesehatan ini dibarengi dengan tumbuhnya budaya mengkonsumsi rempah-rempah. Warisan herbal leluhur Nusantara ini dipercaya ribuan tahun untuk menjaga imunitas tubuh.

Budaya melek teknologi nir kabel menjadi kunci lapisan keempat. Semua negara di dunia pertama dan kedua kini telah bersama-sama memasuki ‘dunia ketiga’, dunia teknologi ‘layar kaca’ (screen culture). Lapisan kelima adalah kebangkitan iman. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, kebangkitan iman di Indonesia merupakan keniscayaan dalam menangkal situasi krisis.

Kelima, krisis identitas. Sebagai negara majemuk, dengan keberagaman budaya, maka Indonesia dapat menjadi kiblat toleransi dunia. Munculnya kelompok populisme revolusioner sayap kanan mengoyak-ngoyak kerukunan bangsa. Ironisnya, kelompok ekstremis sayap kanan ini menggerogoti simbol bhinneka tunggal ika via manipulasi ideologi agama. Ini konsekuensi kesalahpahaman mengamalkan manfaat arus demokrasi global.

Demokrasi memang memberi kesempatan sebanyak mungkin bertumbuh dalam mata rantai kesetaraan. Tetapi, mengingkari sejarah, budaya, dan keberagaman manusia yang hidup di negeri ini sama halnya mengkhianati demokrasi dan mengkorupsi pesan damai kuasa Ilahi. Semoga pertemuan G20 yang berlangsung di Indonesia tahun ini menjadi pertemuan batiniah para delegasi perdamaian, kedaulatan ekologi, kesehatan, dan kemajuan lintas bangsa. Lebih dari itu semua, Presidensi G20 mampu menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain dalam menjaga jalan surgawi. Sehingga, dunia yang kita tinggali hari ini bagaikan tetesan surga yang menyuburkan dan menyegarkan ekosistem kehidupan dunia. Amin.