JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Pilkada DKI Jakarta dapat menentukan jalur politik. Oleh karena itu, Pilkada DKI Jakarta membutuhkan strategi khusus, termasuk dalam hal pencalonan oleh setiap partai politik.

Sebagai pusat pergerakan politik, kata Hasto, DKI dinamikanya begitu besar. “Pilkada DKI dapat menjadi jalur karier politik seperti pengalaman Pak Joko Widodo, DKI representasi negara kita,” ujar Hasto saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dan halalbihalal Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan di Gedung Bimasena, Jl. Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Minggu (17/7/2016).

Dia menyebutkan, DPP PDI Perjuangan terus mencermati adanya perubahan politik strategis menjelang pilkada DKI pada 2017. Semua mekanisme yang dilakukan internal PDIP, jelasnya, akan bermuara ketika partai secara resmi mencalonkan kandidat gubernur DKI Jakarta.

Berkaca dari pengalaman Pilgub DKI 2012, dimana PDIP berhasil mengantarkan Jokowi jadi gubernur dan dua tahun berikutnya terpilih jadi presiden, maka kali ini pun pihaknya tidak mau gegabah.

“PDI Perjuangan berpengalaman pada pilkada, tapi tidak boleh lemah. Kami harus gunakan panca indera, apa yang benar-benar diinginkan rakyat,” kata Hasto.

Pihaknya berharap pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang dapat berjalan sebaik-baiknya. Sebab, momentum pilkada ini merupakan sebuah gambaran politik keberadaban.

FGD yang bertemakan “Pemenangan Pilkada 2017 dan 2018 menuju Kemenangan Pileg dan Pilpres 2019” ini dihadiri narasumber, antara lain Komisioner KPU Juri Ardiantoro dan Pakar Pemilu Ramlan Surbakti. Hadir juga anggota Komisi II PDIP Arteria Dahlan, dan kader-kader PDIP dari DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Kepala Bappilu Teras Narang pada kesempatan itu menegaskan, bahwa setiap kader partai politik harus siap menghadapi pemilu serentak 2019. Pasalnya, pemilu serentak 2019 merupakan suatu keniscayaan, telah diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

PDIP, kata Teras, menilai pemilu serentak 2019 merupakan satu tarikan nafas dengan pilkada serentak 2017 dan 2018 sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Yang perlu disiapkan parpol, kata dia, adalah membekali kader-kader dan perangkat khususnya di daerah dalam menghadapi pilkada serentak 2017, 2018, dan pemilu 2019.

“Parpol harus menyiapkan dirinya agar sesuai keinginan rakyat, sesuai dengan konstitusi dan UUD 1945,” tandas dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS