oleh

Peringatan HUT RI Teguhkan Kembali Totalitas dan Dedikasi kepada Bangsa

pdip-jatim-hasto-resmikan-kantor-dpc-sumenep.JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI Perjuangan lahir dalam semangat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

PDI Perjuangan, sebut Hasto, juga tumbuh dari ruang batin rakyat kecil, bergerak dari akar rakyat, mengembangkan amanah penderitaan rakyat dalam cita-cita politik.

“PDI Perjuangan bertanggung jawab penuh menciptakan kondisi politik yang mencerahkan, kondisi politik yang mendidik rakyat agar mengerti apa itu fungsi politik dalam kesehariannya,” kata Hasto, dalam upacara peringatan HUT ke-71 RI di halaman kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/8/2016).

Pada kesempatan itu, Hasto juga mengingatkan, peringatan kemerdekaan kali ini merupakan momentum penting bagi PDI Perjuangan untuk meneguhkan kembali totalitas dan dedikasi kepada bangsa.

Menurutnya, narasi kemerdekaan bertujuan membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan.

“Narasi inilah yang harus mewarnai seluruh keputusan politik sehingga nampaklah wajah politik yang berkebudayaan, yang terus mengikis berbagai bentuk kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan,” ujarnya.

Upacara peringatan HUT ke-71 RI kali ini dimeriahkan alunan musik marching band. Kelompok marching band itu berasal dari regu Gita Bagasasi Bekasi.

Selain marching band, yang bertindak sebagai pengibar bendera dalam upacara ini adalah kelompok Pasukan Pengibar Bendera dari SMA 67 Jakarta Timur. Kelompok ini merupakan pemenang dalam kejuaraan Paskibra yang diselenggarakan PDI Perjuangan, Sabtu (13/8/2016) lalu.

Terkait siswi SMA Islam Dian Didaktika Depok, Gloria Natapradja Hamel (16) yang batal dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka karena persoalan kewarganegaraan dan memiliki paspor Perancis, Hasto mengatakan, hal ini tak lepas adanya kasus yang dialami pejabat negara yang juga memiliki masalah kewarganegaraan.

“Tentu saja masalah ini muncul ketika ada pejabat negara yang memiliki kewarganegaraan ganda,” jelas Hasto.

Dia menilai, dengan terpilih menjadi anggota Paskibraka, Gloria ikut menghikmati rasa nasionalisme dalam kemerdekaan. Menurutnya, Gloria juga menempuh langkah yang baik untuk menghormati sangsaka merah putih dengan menjadi Paskibraka.

“Tapi bagaimana pun, undang-undang harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ucap Hasto.

Seperti diberitakan, Menteri ESDM Arcandra Tahar telah diberhentikan dari jabatannya karena masalah kewarganegaraan. (goek)