JAKARTA – Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI MH Said Abdullah mengatakan, perlu skenario ekonomi untuk mengantisipasi anjloknya perekonomian dunia akibat penyebaran virus Corona (Covid-19). Said minta pemerintah merancang skenario ekonomi tersebut sebagai tameng yang kuat bagi APBN.

Politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Sumenep, Madura ini menyebut, dampak yang paling terasa akibat wabah global terhadap Indonesia adalah sisi ekonomi.

“Karena itu, harus ada tameng bagi APBN agar tidak mengganggu kinerja ekonomi secara keseluruhan,” kata Said, Selasa (17/3/2020).

Said mendukung kebijakan Kemenko Perekonomian yang telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kedua. Yakni berupa stimulus pada subsidi dan keringanan pajak penghasilan (PPh) sektor tertentu selama enam bulan ke depan.

Stimulus ekonomi kedua ini juga mengatur insentif perizinan ekspor dan impor, stimulus bagi debitor yang terkena dampak Covid-19 serta jaminan ketersediaan pangan pokok rakyat selama enam bulan ke depan.

Tapi, lanjut Said, semua stimulus fiskal dan nonfiskal ini dia nilai secara eksponensial akan mengurangi potensi penerimaan, baik pajak maupun nonpajak.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan baru yang tidak terkena dampak serius atas Covid-19.

Jika tidak, hal itu akan berimplikasi pada melesetnya target penerimaan yang dipatok dalam APBN 2020. Lebih parah, jurang defisit APBN bisa lebih dalam.

“Jadi saya menyarankan pemerintah mengkaji sumber-sumber penerimaan baru,” ucapnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga mengusulkan lima langkah yang dapat ditempuh pemerintah guna memperkuat APBN.

Pertama, ekstensifikasi cukai yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM). Konsekuensinya, harga BBM akan naik tetapi namun pada saat yang sama harga minyak dunia sedang drop ke posisi USD 30.

“Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, BBM diturunkan Rp600 per liter dan pada saat yang sama dikenai cukai Rp 100 per liter,” terang Said.

Selain itu, pemerintah perlu memperluas basis pengenaan cukai. Misalnya, minuman berpemanis dan penggunaan ponsel.

Dalam situasi sulit, kebijakan substitutif seperti ini akan terasa sangat penting. Namun hal ini perlu dikomunikasikan dengan stakeholder terkait agar implementasinya berjalan mulus.

Kedua, pemerintah perlu memangkas belanja kementerian dan lembaga sebesar 15 persen, khususnya yang menyangkut perjalanan dinas terutama ke luar negeri, dan pertemuan skala besar.

Hal ini sejalan dengan program social distancing guna menekan penularan Covid-19. “Langkah ini sekaligus untuk mewujudkan rasa empati kita, para penyelenggara negara kepada rakyat,” tuturnya.

Ketiga, stimulus kedua yang baru saja digulirkan dinilai belum menyentuh industri pariwisata dan sektor ikutannya yang paling terpukul akibat wabah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan stimulus pajak, terutama pajak daerah.

Keempat, pagu subsidi minyak dan elpiji pada 2020 sebesar Rp75,3 triliun. Untuk meringankan besaran subsidi energi, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan kebijakan B40 untuk meringankan subsidi minyak.

“Termasuk mempercepat peralihan konsumsi elpiji agar beban subsidinya pada 2020 bisa berkurang,” papar Said.

Terakhir, mengubah skema kebijakan impor kuota ke impor sistem tarif. Dengan begitu, negara berpotensi mendapatkan penerimaan dari tarif masuk.

Cara ini dia nilai jauh lebih akuntabel dan menguntungkan, serta memperkecil celah perburuan rente.

Said menambahkan, bila pada triwulan kedua nanti indikator makro tidak menggembirakan, dia menyarankan pemerintah segera mengajukan perubahan APBN.

“Ini semata-mata untuk menyehatkan kondisi perekonomian kita,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS