SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji minta Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mengkaji lebih dalam dan komprehensif. Tidak hanya dengan melihat perda lama, Perda Kawasan Terbatas Merokok (KTM).

“Harus dikaji dari semua aspek atas raperda penyempurna tentang tata aturan merokok di Kota Surabaya. Kami sepakat dengan pansus, ini tidak semat-mata melihat dari sisi kesehatan,” kata Armuji, kemarin.

Kajian yang harus dilakukan itu, sebut Armuji, baik secara yuridis, sosiologis, dan psikologis serta medis. Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini minta semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, harus satu pemahaman.

Saat ini, Raperda KTR tengah dibahas pansus yang beranggotakan Komisi D DPRD Surabaya. Ketua Pansus Raperda KTR Anugerah Ariyadi menegaskan, bahwa raperda ini mirip dengan Perda KTM.

Perda lama ini mengatur kawasan terbatas merokok, dimana hanya titik-titik tertentu untuk larangan merokok.

Perda KTR nantinya, sebut dia, juga melarang merokok di tempat-tempat tertentu, namun tempatnya diperluas.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengakui, bahwa pembahasan Raperda KTR saat ini masih alot. Sebab ada yang pro dan kontra. Termasuk anggota dewan juga belum satu suara.

“Memang harus demikian, agar diperoleh produk hukum yang objektif. Jika nanti raperda ini disahkan meniadi perda atas persetujuan pimpinan dewan, semua harus obyektif pula menerima,” katanya.

Jika Perda KTR sudah digedok, lanjut Anugerah, maka harus ada komitmen dari semua pihak untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan dewan bersama pemkot ini. ”Jangan seperti perda lama (Perda KTM), yang tidak jelas juntrungnya,” tandas Anugerah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS