JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya akan menjadi yang pertama dalam penyederhanaan eselonisasi.

“Kami yang pertama. Mudah-mudahan pertengahan bulan November ini selesai. Nanti kita umumkan,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Tjahjo mengatakan untuk penyederhanaan eselonisasi di kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah, akan dilakukan sesuai proses.

Pada Selasa pagi, pihaknya telah meminta masukan awal dari seluruh sekjen dan sekretaris kementerian/lembaga. Pada pertemuan itu Kementerian PANRB memaparkan kerangka penyederhanaan eselonisasi beserta tahapannya.

“Nanti kami minta masing-masing kementerian/lembaga melakukan koreksi dari konsep yang kami sampaikan. Karena masing-masing kementerian/lembaga berbeda, seperti Kementerian Agama itu satuan kerja di eselon III banyak sekali,” ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan penyederhanaan eselonisasi akan dipercepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan program-program kementerian/lembaga serta pemda tidak ada yang terhambat.

Dia memperkirakan konsep penyederhanaan eselonisasi ini akan selesai paling lambat enam bulan. Sementara untuk penyederhanaan eselonisasi di pemerintah daerah, akan dilakukan melalui Kemendagri, BKN dan KASN.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menekankan tidak ada istilah pemangkasan eselon, melainkan penggantian jabatan kepada jabatan fungsional. Menurut Tjahjo, tunjangan dan fasilitas bagi eselon yang disederhanakan tidak akan mengalami perubahan.

“Supaya lebih efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi, kemudian memberikan percepatan pelayanan publik dan mempercepat proses perizinan investasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan.

“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk  disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. “Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS