JAKARTA –  Ketua DPP bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan menilai, hingga kini upaya penuntasan kasus pelanggaran berat HAM yang dikenal dengan sebutan “Kudatuli” (Kerusuhan 27 Juli) tidak mengalami perkembangan berarti.

Hal ini bisa terlihat adanya ketidakjelasan mengenai aktor intelektual kerusuhan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi itu.

“Saya melihat upaya penuntasan kasus 27 Juli 1996 jalan di tempat. Aparat penegak hukum selama ini tidak serius dalam melakukan pengusutan,” ujar Trimedya, di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016).

Untuk mendorong penuntasan 27 Juli, jelas Trimedya, PDI Perjuangan telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia.

Komnas HAM, YLBHI dan Setara Institute pun telah menyatakan kesediaannya membantu mendorong Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti dengan proses penyidikan.

Selain itu, PDIP juga akan minta DPR mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc seperti pada kasus penculikan aktivis 1997-1998.

Hari ini, DPP PDI Perjuangan menggelar acara peringatan 20 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 tersebut di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro. Acara dimulai dengan doa bersama dan tabur bunga di basement gedung DPP PDIP sebagai lokasi tragedi bagi pendukung Megawati Soekarnoputri saat itu.

Acara peringatan Kudatuli tersebut dihadiri Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Masinton Pasaribu, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Direktur YLBHI Alvon Kurnia dan perwakilan pemuka agama.

Trimedya menambahkan, PDIP akan terus mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus kerusuhan 27 Juli 1996. Menurut dia, Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan menuntaskan seluruh kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, salah satunya kasus kerusuhan di kantor Partai Demokrasi Indonesia 1996 silam.

“Pak Jokowi pernah janjikan akan tuntaskan kasus 27 Juli,” ungkapnya. (goek)