Jumat
17 April 2026 | 4 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengusaha Kecil Dukung PDI Perjuangan

Logo PDIP

Logo PDIPKOORDINATOR Komunitas Pengusaha Kecil (KPK) Hasan Basri mengatakan, pemerintahan kedepan harus mempunyai semangat kebangsaan, kemandirian dan kerakyatan. Sebab, dengan berbekal tiga semangat itu, dia yakin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat serta diperhitungkan dalam tatanan global.

Menurut Hasan Basri, Komunitas Pengusaha Kecil mempercayai PDI Perjuangan bakal mampu mewujudkan semangat itu. “Kami percaya PDI Perjuangan mampu mewujudkan semangat kebangsaan, kemandirian dan kerakyatan, dan kami percaya PDI Perjuangan akan membentuk pemerintahan yang berdaulat atas bidang politik, mandiri dalam ekonomi serta mempunyai kepribadian sebagai sebuah bangsa,” kata Hasan dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/3).

Hasan berpendapat, pesta politik lima tahunan tidak lebih hanya merupakan sebuah ritual demokrasi tanpa menghasilkan perubahan yang cukup substantif. Beragam persoalan yang menumpuk, belum lagi keberpihakan pemerintah selama ini, ungkap dia, belum dirasakan pengusaha kecil.

“Pengusaha kecil sulit berkembang bahkan banyak pengusaha kecil yang tidak ubahnya saat ini sekedar menjadi distributor dari produk-produk asing. Proteksi pemerintah terhadap pengusaha kecil selama ini belum maksimal bahkan dengan dibukanya kran impor menyebabkan membanjirnya produk-produk asing yang menyerbu masuk ke Indonesia,” jelas Hasan.

Dia menambahkan, membanjirnya produk asing menyebabkan bangsa Indonesia mandiri, melainkan bergantung kekuatan asing. Sehingga bangsa Indonesia mengakami krisis kedaulatan dan krisis kebangsaan yang menyebabkan pandangan sinis kaum muda terhadap bangsanya sendiri. Sikap ini, ucap Hasan, sangat berbahaya jika dibiarkan terus menerus.

Kekuasaan yang dihasilkan selama pemilu selama ini, lanjut Hasan, belum mampu membuat program substansi yang membangkitkan semangat kemandirian maupun melahirkan kebijakan-kebijakan kerakyataan yang mampu menyejahterakan rakyat.

“Konstitusi kita jelas dan sangat jelas sekali memberikan acuan bagaimana seharusnya system ekonomi yang kita anut. Sistem kekeluargaan, penguasaan kekayaan alam buat kemakmuran rakyat dan cabang-cabang produksi yang vital serta penting dikuasai oleh negara,” ungkapnya.

“Jika saja kekuasaan yang dihasilkan oleh pemilu berada dalam sistem ekonomi yang digariskan maka kita tidak butuh waktu bertahun-tahun terjebak menjadi negara berkembang yang masih bergantung pada utang, investasi dan buruh murah,” urai dia.

Pemilihan umum tahun ini, imbuhnya, dirasakan sangat penting sebab ada dua agenda yang harus dilihat. Yang pertama adalah berlakunya ASEAN Community tahun 2015 serta bergesernya kekuatan ekonomi dari barat menuju ASEAN. ASEAN menjadi pasar potensial bagi Eropa, China, India serta Amerika Serikat. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

BERITA TERKINI

Said Abdullah: Pers Harus Jadi Pilar Keempat Demokrasi dan Kontrol Kekuasaan

Saat menerima penghargaan PWI Jatim di HPN 2026, Said Abdullah menegaskan pers harus menjadi pilar keempat ...
HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...