JAKARTA – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengatakan, upaya mengangkat bidan desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), harus mempertimbangkan masa pengabdian mereka.

Pertimbangan tersebut, kata Pelindung Bidan Indonesia itu, lebih pada faktor psikologis sang bidan, hubungan emosional dan kedekatannya dengan masyarakat yang sudah dibangun bertahun-tahun di desanya.

Menurut Megawati, saat ini bidan desa ada yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Bidan PTT itu ada yang memegang SK pemerintah pusat, sebanyak 42.245 orang. Juga ada bidan PTT berdasarkan SK Pemerintah Provinsi.

“Jika menjadi PNS Daerah, anggaran tetap dari APBN dengan mekanisme transfer daerah untuk belanja pegawai, dana alokasi umum (DAU),” kata Megawati, saat berpidato di acara diskusi ‘Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT’, di Jakarta, Senin (2/5/2016).

Dengan SK Pusat, para Bidan PTT  harus dipertahankan menjadi “Pegawai Pemerintah Pusat”, sehingga ada jaminan program kesehatan dari pemerintah pusat tetap bisa dijalankan, tanpa terkait dengan suasana kondisi pilkada.

“Saya kira hal itu sudah berjalan selama ini. Para bidan desa tetap menjalankan program-program pelayanan kesehatan, siapapun dan dari partai mana pun kepala daerah berasal,” ujar Ketua Umum PDI Perjuangan ini.

Dia juga minta, bidan PNS Pusat yang ditugaskan di desa-desa, tidak dimutasi hanya karena kepentingan politik lokal lima tahunan.

Pemerintah pusat, lanjut Megawati, juga harus mendorong adanya pembagian tanggung jawab. Misalnya jika bicara anggaran, maka ada tambahan insentif dari APBD untuk bidan-bidan di daerah-daerah yang medannya berat, pengembangan kompetensi, perlindungan keamanan dalam menjalankan tugas, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil.

“Justru jumlah bidan desa harus ditambah sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada porsi ini maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengalokasikan,” papar Megawati.

Bidan, sebut Mega, merupakan ujung tombak tenaga kesehatan di daerah, terutama desa terpencil. Karena itu, dia minta pemerintah untuk memprioritaskan profesi bidan.

Sebab, peran bidan sangat penting terutama dalam membantu keselamatan bayi dan juga perempuan saat melahirkan.

“Bidan ini untuk membantu. Kematian ibu dan bayi bukan saat setelah melahirkan. Jadi, dikatakan dari 100 ribu kelahiran, kira-kira 300 sampai 400-an yang namanya ibu tidak tertolong,” ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh Megawati, seharusnya pemerintah malu kalau ada bidan sampai menggelar demonstrasi menuntut hak mereka. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS