JAKARTA – Keputusan PDI Perjuangan membuka rekening partai serta komitmen mengumpulkan dana dari publik secara akuntabel dinilai sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo di Nawa Cita untuk mendorong reformasi parpol di Indonesia.

Karenanya, momen pembukaan rekening partai itu sebaiknya diikuti dengan gerakan simultan pemerintah dan parlemen merevisi UU Partai Politik demi memastikan model PDI-P menjadi sistem yang dijalankan semua parpol.

Saran itu disampaikan Peneliti Perludem, Titi Anggraini, di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

“Ini momentum yang sesuai Nawa Cita Presien Jokowi, yang menjanjikan reformasi parpol. Ketika misalnya PDI-P sebagai partai pemenang, menguasai eksekutif dan memiliki kursi terbanyak legislatif, maka harus ambil momentum perubahan kebijakan melalui revisi UU Parpol,” kata Titi.

“Sehingga penguatan institusi partai melalui transparansi keuangan anggota dan partai menjadi bangunan sistem. Sehingga dia bisa jadi bagian dari sistem kepartaian kita, bagian dari institusionalisasi semua partai. PDI-P harus mendorong revisi UU parpol, sehingga ada pengaturan parpol yang lebih baik.”

Baca juga: PDI Perjuangan Luncurkan Rekening Gotong Royong

Dilanjutkan Titi, langkah PDI-P membuka rekening partai itu adalah sebagian dari upaya menggalang dana publik secara terbuka dan akuntabel. Langkah itu sangat baik karena memastikan partai didanai donasi dari kader, anggota, pekerja partai, dan publik.

Menurut dia, yang sulit dan berat dari upaya pengumpulan dana publik adalah menjaga keberlanjutan kepercayaan publik sehingga mau menyumbang. Itu yang menjadi tantangan PDI-P yang harus dijaga.

“Semangat positif ini harus diikuti pengelolaan yang bisa menjaga animo publik untuk menyumbang. Artinya ikatannya bukan transaksional, menyumbang tapi ada transaksi kebijakan. Program ini harus dibangun dengan hubungan kuat rakyat dengan kader partai. Artinya kinerja kader harus baik dan memperjuangkan aspirasi rakyatnya benar,” jelasnya.

Kepercayaan publik akan semakin menguat jika PDI-P mampu membuktikan bahwa donasi publik akan bermanfaat bagi rakyat, dan berakibat positif bagi mereka. Selain itu, dalam rangka menjaga kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas harus terbukti dengan laporan keuangan jelas.

“Termasuk peruntukan dan penggunaannya. Jadi menggalang tapi memastikan transparansi,” imbuhnya.

Apabila semua hal itu bisa dilaksanakan, Titi meyakini PDI-P bisa menjawab tantangan terbesar pelaksanaan program itu, yakni menjaga kepercayaan publik.

“Sepanjang PDI-P bisa menggalang dengan baik, menggunakan dananya dengan bertanggung jawab, kadernya baik, saya yakin ini bisa melahirkan kepercayaan publik. Sehingga ketika mendorong legislasinya, publik pasti berada di belakang PDI-P,” jelasnya.

Dikatakan Titi, selama ini publik merasa tak perlu menyumbang parpol karena ada stigma duit parpol banyak. Seandainya PDI-P bisa menunjukkan cakrawala berbeda dan menjaga kepercayaan, maka hal itu akan mengikat masyarakat untuk terus menyumbang dan terlibat.

“Bagi saya itu proses. Saya kira, pertama-tama, PDI-P justru harus bisa meyakinkan kader dan internalnya dulu. Nanti masyarakat akan melihat,” tandasnya.

Pada 20 Oktober lalu, PDI Perjuangan ‎dalam hal untuk pengelolaan organisasi dan dana partai mengumumkan ke publik membuka rekening dana partai yang ke depannya bisa diaudit secara profesional dan transparan. (tribunnews)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS