GRESIK – Peredaran minuman keras (miras) di kabupaten Gresik terus menjadi perhatian serius kalangan dewan. Oleh sebab itu, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2004 tentang larangan miras terus dilakukan hingga seluruh lapisan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Gresik Noto Utomo menilai keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sebab, aturan yang sudah dibuat tidak akan memberikan dampak maksimal apabila pelanggaran di lapangan masih terjadi.
“Jangan sampai perda hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi. Pengawasan harus dilakukan secara serius, terutama terhadap peredaran dan penjualan minuman keras,” ujar Noto Utomo saat sosialisasi Perundang-undangan, Minggu (15/11/2026).
Dalam Perda Nomor 19 Tahun 2004, ancaman pidana dibedakan berdasarkan jenis pelanggarannya. Mereka yang memproduksi atau mengoplos minuman keras terancam kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 6 juta.
Tak hanya produsen dan penjual, pihak yang menimbun atau menyimpan miras juga dapat dikenai kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta. Sementara itu, orang yang menjamu minuman keras terancam kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp 4 juta.
“Artinya, aturan ini tidak hanya menyasar penjual, tetapi juga berbagai bentuk aktivitas yang berkaitan dengan peredaran miras,” imbuh politisi PDI Perjuangan Gresik tersebut.
Kini, lanjut Noto, tantangan utamanya bukan sekadar keberadaan regulasi, melainkan bagaimana memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan. Pengawasan terhadap tempat penjualan, penyimpanan, hingga aktivitas konsumsi miras perlu menjadi perhatian.
“Bukan hanya penegak perda dan aparat penegak hukum yang bergerak, tapi keterlibatan masyarakat ikut mengawasi dan mencegah peredaran miras di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap, pemerintah terus konsisten menegakan perda tersebut. Melalui penindakan serta sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar tanpa pandang bulu.
“Siapapun yang melanggar harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Semu ini semata-mata untuk menciptakan ketertiban masyarakat,” pungkasnya. (mus/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













