SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, kebijakan pemerintah kota yang akan mewajibkan pengelola swalayan untuk mendisplay hasil produk UKM warga Kota Pahlawan, patut didukung.

Menurutnya, keberadaan produk UKM di swalayan itu bisa membangkitkan kembali ekonomi mikro, karena telah setahun lebih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Dengan masuknya produk UKM ke Swalayan ini merupakan indikator Pemkot Surabaya ingin membangkitkan kembali ekonomi mikro di Surabaya,” ujar Anas Karno. Rabu (17/3/21).

Kebijakan ini, sebut Anas Karno, sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2014 soal Penataan Pasar Swalayan, dan Perda No.6 Tahun 2011, dimana swalayan diharuskan memajang produk UKM meski persentasenya kecil dibanding produk pabrikan besar.

“Kami melihat semangatnya adalah membangkitkan ekonomi mikro, jadi Komisi B mensupport Pemkot Surabaya agar Swalayan menampilkan atau menjual produk UKM,” tegasnya.

Legislator yang juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menjelaskan, sasarannya adalah swalayan atau minimarket, agar usaha mikro atau pelaku UMKM di Surabaya bisa bergerak maju pesat, efeknya perekonomian Surabaya akan tumbuh.

Meski demikian, dia juga minta agar produk UKM memiliki standarisasi yang sudah dikeluarkan Disperindag sebelum masuk swalayan, agar data dan produk yang akan di-display bisa dengan mudah didistribusikan Pemkot Surabaya ke swalayan-swalayan.

“Komisi B mendukung penuh jika produk UKM bisa masuk swalayan, dan lebih konkret lagi segera untuk dijalankan rencana Pemkot Surabaya tersebut, demi menggairahkan usaha mikro saat ini,” tandasnya.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut. imbuh Anas Karno, tidak diperlukan aturan atau Perda baru, karena telah tercantum dalam Perda No.8 Tahun 2014.

“Segera kami akan undang baik dari Dinkop, Disperindag untuk hearing di Komisi B, membahas seperti apa teknisnya soal distribusi hingga produk UKM berada di swalayan,” tutupnya. (goek)