SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap rumah kos di kawasan pemukiman warga. Dia menyoroti soal perizinan, keamanan, hingga peran pengelola kos dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Eri Cahyadi minta agar pengelola tempat kos melakukan koordinasi dengan Komisi A DPRD Surabaya terkait masalah perizinan dan pengawasan kos-kosan.

“Kos-kosan itu tidak ada retribusinya, nanti tolong koordinasi dengan teman-teman Komisi A, terkait dengan kos-kosan,” kata Eri Cahyadi, di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9/2025).

Eri minta camat dan lurah memastikan setiap rumah kos di pemukiman memiliki izin dan mendapat persetujuan minimal sepertiga warga sekitar.

“Kalau kos itu berada di pemukiman, harus ada ibu atau bapak kos yang bertanggung jawab mengawasi. Kalau tidak, akan rawan terjadi tindak asusila,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, jika kos dibangun di pinggir jalan utama, izin warga tidak diperlukan. Namun, untuk kos di perkampungan, aturan ini mutlak demi menjaga keamanan lingkungan.

Selain soal perizinan, pengawasan penghuni kos disebut penting agar Pemkot Surabaya bisa melakukan intervensi tepat sasaran. Terutama dalam program pengentasan kemiskinan dan pendidikan warga miskin hingga perguruan tinggi di 2026.

“Mulai sekarang dengan adanya Kampung Pancasila, ayo diubah semua. Masa di dalam pemukiman ada kos lelaki-perempuan campur, ditiru nanti sama anak-anak kecil,” tuturnya.

Dia juga berpesan agar nilai-nilai Pancasila terus dikuatkan di Kampung Pancasila sebagai pondasi gotong royong dan keamanan bersama. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS