MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Mojokerto berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Capaian tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (2/5/2025).

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang turut menjaga prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

“Alhamdulillah, predikat WTP kembali kita raih secara berturut-turut untuk yang ke-11 kalinya. Ini adalah bukti nyata dari komitmen dan kerja keras bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucap Ning Ita.

Lebih dari sekadar prestasi administratif, dia menekankan bahwa opini WTP mencerminkan kepercayaan publik terhadap kualitas pengelolaan keuangan yang dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran publik harus dikelola secara efisien, penuh kehati-hatian, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“WTP bukan sekadar capaian, tapi juga kepercayaan. Setiap rupiah dari rakyat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berorientasi pada hasil yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami terus mendorong seluruh OPD agar berpedoman pada arahan dan ketentuan dari BPK maupun BPKP. Tindak lanjut terhadap rekomendasi LHP harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan tuntas,” tegas Ning Ita.

Predikat WTP yang diperoleh ke-11 kali ini memperkuat posisi Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah yang memiliki integritas tinggi dalam mengelola keuangan negara.

Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

“Semoga dengan raihan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel demi terwujudnya clean dan good government,” pungkasnya. (fath/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS