JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo minta pemerintah kota (pemkot) menjadi contoh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik lewat pendekatan digital.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-14 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2019).

“Pemerintah kota harus mampu menjadi contoh tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pendekatan digital serta melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis kepada media.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini berharap dengan pelayanan publik yang cepat dan efisien, akan mendukung investasi dan ekonomi, khususnya di wilayah perbatasan.

Tjahjo menyadari, pemerintah kota terus dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingkat urbanisasi yang tinggi serta kurangnya lapangan pekerjaan.

Namun, melalui Apeksi, dia berharap kerja sama dan sinergi dengan lembaga terkait diharapkan mampu menjawab segala tantangan yang ada.

Tjahjo juga berharap pemerintah kota melalui Apeksi bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun konektivitas agar program-program kesejahteraan masyarakat berjalan lancar.

“Kami menyadari pemerintah kota dihadapkan terus pada tantangan. Konsekuensinya pemerintah kota melalui Apeksi diharapkan untuk terus membangun kerja sama yang baik, sinergi dan konektivitas khususnya dengan pemerintah provinsi dan kabupaten agar segala tantangan mampu ditangani dengan baik,” papar Tjahjo.

Dia minta wajah kota harus semakin muda meski usianya semakin tua. Menurutnya, wajah kota yang semakin muda ditunjukkan dengan pelayanan yang semakin tinggi, mempertahankan identitas diri, dan tidak sampai kehilangan jati diri.

Tjahjo juga meminta para wali kota untuk segera menyesuaikan diri dengan rencana pembangunan jangka menengah 2020-2025 yang merupakan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Semoga Rakernas ini bisa menghadirkan ide, gagasan, dan terobosan dengan berbagai keputusan. Juga membangun solidaritas antar wali kota dan wakil wali kota sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara yang berdaulat di masa yang akan datang,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS