PDI Perjuangan ingin membentuk pemerintahan kuat dan disokong parlemen ‎yang sama-sama menegakkan Trisakti, sesuai mandat penunjukan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. Itu yang ditawarkan PDI Perjuangan ke parpol yang akan diajak koalisi atau kerja sama.

Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, kombinasi pemerintahan yang kuat dan dukungan parlemen dengan visi penegakan Trisakti, diharapkan PDI Perjuangan bisa menelurkan program-program yang memihak rakyat.

‎”Ini yang ditawarkan dalam lobi-lobi dengan pimpinan parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami. Misalnya, oleh Nasdem dengan program restorasinya,” kata Tjahjo, Minggu (20/4/2014).

PDI Perjuangan, tambah Tjahjo, ingin partner koalisi yang juga memiliki fokus memperjuangkan aspirasi, bukan minta jatah menteri atau posisi tawar wapres. Pihaknya belajar dari sistem koalisi yang dibentuk pemerintah pada 10 tahun ke belakang yang dinilai tidak efektif menyokong pemerintahan pro-rakyat.

“PDI Perjuangan dan capres Pak Jokowi menghindari istilah membangun koalisi. Arah politik PDI Perjuangan plus Pak Jokowi membangun kerja sama politik untuk pembangunan pemerintahan Indonesia ke depan,” ucapnya.

Kabinet yang akan dibangun Jokowi, jelas dia, juga ditujukan untuk membangun Trisakti. Catatan rumusan kabinet gotong royong pembangunan capres Jokowi, imbuhnya, detailnya akan dirumuskan nanti. “Prinsipnya kabinet kerja sama parpol kecil ramping,” ujar Tjahjo.

Daulat Politik Trisakti (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya), urai Tjahjo, hanya akan dicapai kalau dibentuk kepemimpinan nasional yang kuat dengan didukung program kerja pro-rakyat.

“Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat dan setia pada ideologi partai, yaitu Pancasila 1 Juni, berkomitmen menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan UUD 1945,” tegasnya. (pri/*)