TRENGGALEK – Unjuk rasa damai pelajar SMAN 1 Kampak, Trenggalek, Selasa (26/8/2025) mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono. Sehari setelah aksi, legislator muda ini langsung mendatangi SMA tersebut, Rabu (27/8/2025).

Kedatangan Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini untuk mendengar aspirasi para pelajar yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengelolaan dana komite sekolah.

Saat tiba di lokasi, Deni mendengarkan satu per satu keluhan siswa, termasuk keberatan atas iuran yang selama ini diwajibkan pihak sekolah.

Dengan duduk bersila di halaman sekolah bersama para pelajar, Deni mendengarkan langsung keluhan mereka soal iuran komite sekolah yang dinilai memberatkan dan tak transparan penggunaannya.

“Kami hanya ingin kejelasan. Dana yang kami bayarkan harus jelas penggunaannya. Kalau ada iuran, seharusnya dikomunikasikan dengan wali murid,” ujar salah satu siswa kepada Deni Wicaksono.

Para siswa mengungkapkan, mereka diwajibkan membayar Rp65 ribu setiap bulan, ditambah Rp500 ribu setiap tiga tahun, serta memberikan sedekah saat pengambilan rapor.

Menurut mereka, beban ini cukup berat, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Menanggapi hal tersebut, Deni menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Saya akan meruntut dulu apa saja yang dituntut oleh siswa, kemudian mencari jalan penyelesaian agar tidak merugikan hak-hak anak didik,” kata Deni, dalam keterangannya, Kamis (28/8/2025).

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menambahkan, iuran yang bersifat wajib di sekolah menengah atas maupun kejuruan tidak diperbolehkan.

“Boleh ada sumbangan, tapi harus transparan, ada proposal, anggaran jelas, pelaksanaan seperti apa, LPJ seperti apa,” tegasnya.

Deni juga mengungkapkan bahwa kedatangannya dilakukan secara spontan setelah melihat video aksi protes yang viral di media sosial.

“Mulai semalam saya dapat kiriman video dan pemberitaan unjuk rasa. Tugas adik-adik seharusnya belajar, jadi saya datang untuk mendengar aspirasi langsung,” ungkap Deni.

Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jika belum ada solusi, ia akan menyampaikan persoalan ini ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, sekitar 300 siswa SMAN 1 Kampak menggelar aksi damai di halaman sekolah sejak pukul 06.30 hingga 10.00 WIB. Mereka membawa poster dengan tulisan “Siswa Bertindak, Tempat Koruptor di Penjara Bukan di Sekolah.”

Aksi ini dipimpin Sandro, siswa kelas XI, sebagai bentuk protes atas dugaan pungutan yang dianggap tidak transparan.

Dalam aksinya, siswa mengajukan 10 tuntutan utama.

Beberapa di antaranya adalah transparansi pengelolaan dana komite dan amal jariyah, penghapusan pungutan yang dianggap tidak wajar, kewajiban pemberian kuitansi setiap pembayaran, pengembalian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dipotong, serta pemberian fasilitas untuk lomba dan apresiasi bagi siswa berprestasi.

Mereka bahkan mengancam akan melakukan mogok sekolah jika tuntutan ini tidak direspons.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan keberanian siswa menyuarakan haknya. Deni berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan pendidikan agar lebih transparan.

“Ini bisa jadi fenomena gunung es. Orang tua siswa se-Jawa Timur silakan menyampaikan unek-uneknya. Kita perbaiki bersama agar program peningkatan mutu berjalan baik tanpa membebani siswa,” pungkas Deni Wicaksono. (yols/pr)