SURABAYA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai, sah-sah saja bagi setiap orang untuk berkreasi di media sosial. Namun, menyangkut hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, sebaiknya benar-benar digunakan.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi munculnya tren
golongan putih (golput) keberadaan capres dunia maya dalam wujud Nurhadi-Aldo
jelang Pemilu 2019.
“Bagi PDI Perjuangan, kami kurang sependapat jika
golput sebagai hak. Karena setiap warga negara memiliki tanggung jawab atau
kewajiban untuk memilih pemimpinnya,” kata Hasto di sela konsolidasi di kantor
DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (25/1/2019).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf
tersebut mengatakan, sebaiknya pendidikan tentang politik semakin dikuatkan.
Bahwa Pemilu lah saatnya mencari pemimpin yang lebih
teruji, lebih memiliki semangat merangkul semua golongan masyarakat, dan
pemimpin yang lebih melayani masyarakat.
Justru yang harus dihindarkan adalah upaya
‘meng-golput-kan’ warga negara. Karena itu, PDIP selalu mendorong perbaikan
daftar pemilih, mendorong KPU netral, dan tidak berafiliasi pada pihak
tertentu, baik kepada penguasa atas yang di luar pemerintahan.
PDI Perjuangan juga memperkuat peran Bawaslu.
Tujuannya adalah agar pemilu bisa berjalan lebih ideal dan tingkat partisipasi
pemilih dalam pemilu makin meningkat.
“Konstitusi menjamin hak untuk memilih dan
dipilih. Itu melekat sebagai satu kesatuan. Sehingga saat mereka menyatakan
diri golput, dia tak punya hak untuk dipilih juga,” kata Hasto.
“Jadi mari kita gunakan hak pilih dengan
sebaik-baiknya,” ajak Hasto.
Bagaimanapun juga, lanjut Hasto, memilih pemimpin itu
menentukan masa depan bangsa dan negara.
Pihaknya berharap, kampanye dan debat dapat
mengurangi tingkat golput secara nasional. Tingkat keikutsertaan pemilih,
imbuhnya, akan menentukan kualitas demokrasi nasional. (goek)
