oleh

PDI Perjuangan Minta Menperdag Tidak Ngotot Impor Beras dan Garam

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Partainya sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam. 

Apalagi, keputusan impor tersebut mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah  yang menjadi sentra produksi pangan. 

Hasto menyebut, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Dan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. 

Baca: Mufti Anam: Rencana Impor Beras Membuat Petani Makin Terdesak

“Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” tandas Hasto, Sabtu (20/3/2021). 

Dia menambahkan, sikap ngotot yang ditunjukkan Menperdag tersebut sangat disesalkan. Menteri, tambah dia, harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. 

“Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” tegasnya. 

Baca juga: Soal Impor 3 Juta Ton Garam, Daniel Rohi: Bisa Ancam Petani Garam Jatim

Atas dasar hal itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan minta Menteri Perdagangan Lutfi untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Seperti kementerian pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah. 

“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” bebernya.

Terkait pangan, imbuh Hasto, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. 

“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkas Hasto. (goek)