JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung gagasan Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi sistem pilkada langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, meningkatnya korupsi dan ketegangan politik.

“PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan Mendagri Tito Karnavian untuk melalukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu (pilkada) langsung yang menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita rasa liberal yang selama ini diterapkan di Indonesia,” kata Hasto, Jumat (8/11/2019).

Hasto menyebutkan, pilkada langsung selama ini selain berbiaya mahal, juga memunculkan oligarki baru, yakni kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas. Mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber daya modalnya, berpeluang terpilih.

Dia menilai, pilkada langsung mengubah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi demokrasi yang berbasis kekuatan kapital.

PDI Perjuangan sendiri sejak dahulu telah menjalankan tradisi memilih pimpinan partai di semua level kepengurusan tanpa mekanisme pemilihan langsung, melainkan melalui proses musyawarah.

“Hasilnya, kualitas kepemimpinan patai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah dan minim konflik. Karenanya PDI Perjuangan menjadi partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural partai,” jelas Hasto.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini. Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

“Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun,” kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, dia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

“Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia,” tandas Tito.

Dia berpendapat, bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, Tito menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

“Laksanakan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS