JAKARTA – DPP PDI Perjuangan menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan. Pembentukan tim ini untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi para calon kepala daerah (Cakada) dan kader PDI Perjuangan di Pilkada 2020.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Tim Penegak Disiplin Partai dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC).

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan.

Secara khusus, Hasto menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu  15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan.

Sehingga, lanjutnya, sejak awal ketahuan apakah masker sudah disiapkan, jarak antar peserta sudah minimal dua meter, banyak mencuci tangan atau tidak.

Tim pencegahan akan mengingatkan. Sementara tim penindak adalah yang bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan.

“Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan,” kata Hasto.

Hal itu dia sampaikan saat membuka acara Rapat Koordinasi Khusus Bidang Kehormatan Partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020). Rapat itu dipantau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.

Menurut Hasto, tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan. “Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya,” jelasnya.

Tim Penegak Disiplin, sebut dia, tugas utamanya memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Yakni soal jaga jarak minimal dua meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

“Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto lalu keluarkan surat peringatan 1, 2 dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi,” ulas Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker.

Kantor PDI Perjuangan harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan covid-19.

Untuk sanksi bagi kader yang melanggar,  yang mendapat sanksi berat adalah jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai.

Dan jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDI Perjuangan memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.

“Karena kader partai atas perintah ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional: tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS