SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi memastikan tahun ini tidak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Surabaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, Eri minta para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya jujur dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

“Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata Eri Cahyadi kepada wartawan di Surabaya, Jumat (15/8/2025).

Menurut Eri, pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk membangun Kota Surabaya.

Sebab kalau tidak ada kejujuran, sebutnya, maka sulit bagi pemkot menyelesaikan kemiskinan.

Dia menegaskan, Pemkot Surabaya tetap mempertahankan berbagai program pro-rakyat. Seperti bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).

“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Karena itu, Eri menyebut kejujuran membayar pajak merupakan wujud gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama.

“Jadi yang kaya, bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (melaporkan kewajiban membayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.

Dia pun mengungkapkan Pemkot dan DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, penghitungan melalui skema pembiayaan alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya saat ini dibandingkan jika proyek dikerjakan tiga tahun mendatang.

“Ternyata kalau dikerjakan tiga tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” terang Eri.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Surabaya. “Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu infrastruktur,” tegasnya.

Namun dia mengungkapkan, setiap kepala daerah tentu punya kebijakan masing-masing untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memilih kebijakan menaikkan PBB.

“Ketika kita bisa mengoptimalkan dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” kata Eri.

Dia pun kembali menekankan, optimalisasi PAD bisa dilakukan melalui kejujuran dalam membayar pajak restoran, parkir, dan hotel.

Menurutnya, banyak inovasi yang bisa dilakukan. “Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” tutupnya. (nia/pr)