JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, paspor diplomatik hanya diberikan kepada orang yang bertindak sebagai diplomat. Hal ini disampaikan Pramono Anung menanggapi Komisi I DPR yang kembali mendesak agar anggota DPR dibuatkan paspor diplomatik bagi anggota DPR.

“Kalau mereka bukan diplomat bagaimana bisa?” kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengatakan, permintaan pembuatan paspor diplomatik oleh DPR tidak relevan dan mengada-ada. Pasalnya, pembuatan paspor hitam itu sudah diatur di dalam undang-undang, khusus bagi diplomat.

Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi dan budgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam.

“Kan harus diplomat. Bukan yang bekerja sebagai dewan pengawas. Kan aturannya gitu, undang-undangnya juga mengatur itu,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR pernah mengajukan pembuatan paspor diplomatik pada Maret 2015. Paspor ini akan memberikan kekebalan hukum di luar negeri untuk anggota parlemen.

Meski ditolak, DPR kembali mengajukan hal tersebut kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat rapat tertutup di Komisi I DPR, Selasa 9 Februari 2016 lalu.

Paspor hitam merupakan paspor khusus Diplomat suatu negara yang diperuntukkan sebagai identifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Pemegang paspor hitam pun mendapatkan fasilitas kemudahan serta perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. (goek/*)