JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supaat, menanggapi aduan dari kelompok masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, yang mengungkap banyaknya oknum pemerintah desa (pemdes) sengaja tidak menyetorkan pajak ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember.

Menurut Hadi, dari RDP yang digelar komisi C DPRD Jember bersama Forum Masyarakat Sidorejo, ditemukan fakta, banyak oknum pemerintah desa yang tidak menyetorkan hasil pajak kepada pihak Bapenda Jember, meski warga telah rutin membayar pajak bumi bangunan (PBB) ke petugas pemungut pajak pemdes.

Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil temuan dari surat pemberitahuan pajak terhutang yang diterima warga. Sejak tahun 2016, hasil penarikan pajak PBB dari warga yang dilakukan pemerintah desa tidak disetorkan ke pihak Bapenda Jember.

“Dari hasil RDP yang kami lakukan dengan teman-teman aliansi desa, mereka mengadukan sejumlah oknum di pemerintahan desa yang menarik PBB, namun tak disetorkan ke pihak Bapenda. Hal itu diketahui setelah warga memperoleh surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) sejak tahun 2016 hingga 2021, di mana pihak Bapenda menyatakan ada sejumlah desa yang menyetorkan hasil tarikan PBB dari warga,” ujar Hadi saat dikonfirmasi usai RDP di Kantor DPRD Jember, Jumat (10/6/2022).

Hadi juga menyampaikan, usai RDP tersebut pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan kepala Bapenda Jember, dan diketahuailah, ada sekitar 230 miliar lebih PBB yang masih menunggak dan belum dibayar oleh pemdes sejak tahun 2009 hingga 2021.

Atas temuan tersebut, Hadi pun geram, sebab kejadian itu sangat merugikan masyarakat. Karena hal tersebut sudah mengarah pada ranah pidana, yaitu indikasi penggelapan uang negara yang dilakukan oleh petugas pajak di desa-desa.

Sebab itu, pihaknya mendorong pihak Bapenda Jember untuk membentuk tim gabungan yang melibatkan inspektorat serta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus oknum pemdes yang tidak menyetorkan hasil tarikan pajak dari warga kepada negara.

“Makanya kami mendorong, supaya dibentuk tim gabungan dari Bapenda, Inspektorat, DPMD dan aparat penegak hukum, yang mampu bekerja secara cepat dan konkret, karena ini menyangkut uang negara dan kejadian ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 2009,” tutur anggota Komisi C ini.

Wakabid Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Jember tersebut juga menilai, pembentukan tim gabungan tersebut, karena pihak Bapenda Jember dirasa masih lemah dalam mengawasi ketertiban petugas pemungut  pajak yang berada di desa-desa.

“Saya rasa ketegasan Bapenda kepada pihak masih kurang. Buktinya, ada kasus pajak yang belum masuk ke negara hingga ratusan miliar, maka harus ada tim khusus yang menangai hal-hal semacam itu,” terang Hadi

“Jika alasan pihak desa belum menyetorkan hasil pajak kepada Bapenda karena warga sendiri menunggak, masih masuk akal. Tetapi saya yakini masyarakat desa sangat patuh untuk bayar pajak,” tandas Hadi.

Sementara itu, Ketua Forum Aliansi Masyarakat Desa Sidorejo, Wulyo Aji, mengatakan, kejadian oknum pejabat desa yang tidak menyetorkan hasil tarikan pajak dari warga ini bukan terjadi hanya setahun, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Yang kami ketahui di Sidorejo, warga bayar pajak secara rutin setiap tahun, tetapi pihak desa mengatakan, selalu punya tunggakan ke Bapenda, tapi tidak pernah diklarifikasi warga mana yang menunggak, kan aneh,” terang Aji.

Atas kejadian ini, Aji menilai, masyarakat telah dibodohi oleh pemdes terkait masalah pajak. Bahkan, perangkat desa juga mengeluarkan ancaman, jika tidak melunasi pajak, warga tidak akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Dan ini terjadi bukan hanya di desa saya saja , tetapi juga di desa lain. Dan itu sepertinya sudah menjadi budaya di Kabupaten Jember. Maka dari itu, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bapenda, apakah yang dilakukan kepala desa melanggar hukum atau tidak? Kok belum ambil tindakan,” tegasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS