JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sebagai bukti lemahnya pengawasan di kawasan konservasi.

Dia minta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBTS, untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.

“Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki,” tegas Novita Hardini, dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

Meskipun lokasi ladang ganja ini berada di luar jalur wisata utama, dampaknya tetap bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bromo.

Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.

Legislator perempuan satu-sarunya dari dapil 7 Jawa Timur itu menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dia juga mengingatkan bahwa meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata.
Politisi asal Trenggalek itupun minta kementerian pariwisata untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata untuk mencegah kegiatan ilegal.

Tak sampai disitu Novita Hardini juga meminta agar kementerian pariwisata mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.

“Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita,” tuturnya.

Dia pun memastikan jika dirinya melalui Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tidak sekadar menjadi wacana. Tapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS