JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, mendesak Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengambil peran lebih besar di sektor UMKM hingga industri besar, seperti industri kesehatan rumah sakit.

Sesakan ini disampaikan Novita saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama BSN di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (28/4/2025).

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dari hantaman pandemi Covid-19 hingga tekanan perang dagang global, UMKM selalu menjadi penyelamat. Tapi kalau proses sertifikasi tetap rumit, mahal, dan tidak berpihak, bagaimana kita bisa mempertahankan kekuatan UMKM sebagai penopang ekonomi bangsa?” kata Novita, dalam keterangannya, Selasa (29//4/2025).

Dia mendorong BSN untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi, memperjelas klasifikasi standar nasional (SNI) mana yang wajib dan mana yang tidak untuk UMKM, serta menekan biaya sertifikasi agar lebih terjangkau untuk masyarakat.

“Jangan menunggu UMKM yang datang. Jemput bola! Permudah proses sertifikasi, sederhanakan mekanismenya, supaya target pertumbuhan ekonomi 8% dari sektor UMKM bisa benar-benar tercapai,” tegas legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu.

Tidak hanya di sektor UMKM, Novita juga menyoroti pentingnya peran BSN dalam sektor kesehatan nasional. Dia menekankan bahwa keberadaan standar nasional berkontribusi langsung terhadap keamanan, keselamatan, dan kualitas layanan kesehatan.

“Di dunia kesehatan, BSN mesti berperan penting, meskipun tidak langsung melalui lembaga akreditasi rumah sakit. Tapi fungsi standarisasi ini sangat vital untuk memastikan layanan kesehatan memenuhi kaidah keselamatan dan kualitas yang telah ditentukan,” kata Novita.

Ia pun menegaskan jika BSN harus aktif memperluas pengawasan dan penguatan standar. Tidak hanya pada bidang Industri tetapi juga pada bidang layanan kesehatan, agar destinasi wisata kesehatan seperti di luar negeri juga bisa dilakukan Indonesia.

“Kalau BSN punya peran di situ semua, mestinya lebih proaktif mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan standar keselamatan publik benar-benar ditegakkan, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga kesehatan masyarakat,” tutupnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS