JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan energi terbarukan. Namun, dia menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai masih jauh dari target.

“Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya,” ujar Novita dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Dalam keterangannya kepada media ini, dia juga menyoroti rendahnya capaian realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang baru mencapai separo dari target 1 juta sertifikasi. Menurut Novita, salah satu kendala utama adalah persepsi masyarakat, terutama pelaku UMKM, bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya tinggi.

“Banyak pelaku UMKM kita melihat standarisasi sebagai sesuatu yang mahal, baik dari sisi SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini juga menggarisbawahi perlunya sosialisasi yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya standarisasi. Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi terobosan agar sertifikasi lebih terjangkau bagi UMKM.

“Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide-ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi jalan keluar,” kata dia.

Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari Dapil Jawa Timur 7 itu juga memperingatkan dampak ekonomi yang dapat terjadi jika masalah ini tidak segera diatasi. Produk tanpa standar berpotensi ditolak oleh konsumen, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi nasional.

“Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan membebani ekonomi nasional. Standarisasi bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor,” sebutnya.

Novita berharap pemerintah dapat memaparkan langkah-langkah terobosan pada rapat kerja berikutnya agar berdampak positif bagi pelaku UMKM serta perekonomian nasional. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS